BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Dari total, Rp 76 triliun anggaran untuk penyelenggara dan pelaksanaan Pemilu 2024, tahun ini sekitar Rp 8 triliun disepakati Pemerintah dan DPR.
Komisioner KPU RI Persadaan Harahap mengatakan, dari Rp 8 triliun yang sudah dicairkan baru sekitar Rp 2 triliun. Sehingga masih sekitar Rp 6 triliun yang masih terus di komunikasikan.
“Jadi secara konsepsional di tahun 2022 itu sudah disepakati dengan pemerintah dan DPR itu Rp 8 triliun, tapi baru dicairkan Rp 2 triliun, ini masih terus intensif komunikasi,” ujar Harahap dalam kunjungannya ke Kota Balikpapan pada Rabu (27/07/2022).
Dia mengatakan, sisa Rp 6 triliun yang belum cair itu, termasuk untuk kebutuhan 544 satuan kerja (Satker) penyelenggara pemilu di kabupaten kota. Termasul 10 kota dan kabupaten di kaltim.
“Sebagian masih ada Rp 6 triliun untuk kebutuhan 544 satker termasuk di 10 kabupaten kota di Kaltim,” ujarnya
Dia menjelaskan, untuk pemilu presiden (pilpres, DPR, DPRD, DPD seluruhnya dibiayai APBN. Kecuali pemilihan kepada daerah (pilkada) Kota, kabupaten maupun provinsi.
“Kalau secara konsep pemilu dibiayai APBN tapi bisa dibantu Pemda sesuai kemampuan. Tapi kalau pilkada basis dukungan itu full semuanya melalui APBD,” ujarnya
Namun kata dia, APBD juga masih diperbolehkan untuk membantu anggaran semisal renovasi gedung KPU di daerah ataupun membangun gudang untuk logistik pemilu.
“Apalagi ini milik Pemerintah Kota jadi sangat dimungkinkan, ini kan aset mereka,” ujarnya.
Comments
comments
