Anggaran Penanganan Banjir Balikpapan Dipangkas 65 Persen, PU Fokus Skala Prioritas

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Alokasi anggaran penanganan banjir di Kota Balikpapan dipastikan berkurang drastis pada tahun 2026. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Balikpapan mengungkapkan adanya pemangkasan anggaran hingga sekitar 65 persen dari usulan awal.

Pengurangan tersebut merupakan dampak dari pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, sehingga memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian dan menentukan skala prioritas pembangunan drainase di titik-titik yang paling mendesak.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Drainase Dinas PU Balikpapan, Jen Supriyanto, menjelaskan bahwa salah satu fokus utama penanganan banjir tetap berada di kawasan Jalan Tol Balikpapan–IKN yang menjadi perhatian khusus. Selain itu, pihaknya saat ini juga tengah mengumpulkan data kebutuhan drainase di wilayah Balikpapan Utara.

“Setiap usulan dan saran dari masyarakat kami kumpulkan terlebih dahulu menjadi satu data. Setelah itu kami susun skala prioritas dan melengkapi administrasi usulan program,” ujar Jen, Jumat (30/1/2026).

Ia menyebutkan, sebagian besar usulan yang masuk berkaitan dengan kejadian banjir yang terjadi sepanjang tahun 2025. Selama ini, warga telah beberapa kali menyampaikan aspirasi, baik melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) maupun rapat koordinasi perencanaan pembangunan (rakorenbang).

Namun, menurut Jen, keterbatasan anggaran membuat penanganan banjir tahun ini harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Tidak semua titik banjir bisa ditangani sekaligus. Kami harus memilih mana yang paling mendesak,” tegasnya.

Sebelumnya, Dinas PU Balikpapan mengajukan anggaran penanganan banjir sebesar Rp300 miliar dalam APBD 2026. Namun, akibat pemangkasan TKD, sebagian besar anggaran tersebut harus mengalami pergeseran.

“Anggaran penanganan banjir dipangkas sekitar 65 persen dari jumlah yang diajukan,” ungkap Jen.

Dengan kondisi tersebut, lebih dari separuh program yang direncanakan berpotensi batal direalisasikan. Dinas PU pun kini harus melakukan seleksi ketat terhadap proyek-proyek penanganan banjir yang dinilai paling krusial untuk tetap dilaksanakan pada tahun ini.***