Anggaran PUPR-PERA Kaltim 2026 Anjlok Jadi Rp834 Miliar, Proyek Infrastruktur Dipangkas Besar-Besaran

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Krisis anggaran infrastruktur sedang menghantam Kalimantan Timur. Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim untuk tahun 2026 merosot tajam menjadi hanya Rp834 miliar, turun lebih dari Rp2,7 triliun dari pagu awal Rp3,2 triliun.

Pemangkasan drastis ini membuat sebagian besar proyek fisik harus ditunda, hanya menyisakan pekerjaan yang benar-benar mendesak.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyebut pemotongan besar-besaran ini merupakan imbas langsung dari pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

“Pemotongan TKD sangat banyak dampaknya. Tahun 2026, anggaran PU provinsi sudah di bawah Rp1 triliun dari yang biasanya Rp2–4 triliun. Sekarang kita harus memaksimalkan mana yang sangat urgen untuk masyarakat,” ujar Seno dalam peringatan Hari Bhakti PU ke-80, Rabu (3/12/2025).

Pemeliharaan Jalan Terpangkas, Pelapisan Aspal Baru Ditunda

Seno Aji menegaskan bahwa koreksi terbesar terjadi pada sektor pemeliharaan jalan. Pekerjaan rutin seperti overlay dan pelapisan aspal baru hampir pasti tidak berjalan—kecuali untuk ruas yang rusak berat.

“Kalau kondisi jalan masih 85 persen, itu kita biarkan dulu. Fokus hanya pada jalan yang sangat tidak baik, di bawah 60 persen,” tegasnya di Dinas PUPR-PERA Kaltim, Jalan Tengkawang, Samarinda.

Dengan tingkat kerusakan jalan provinsi yang masih tinggi, pemangkasan ini dikhawatirkan memperlambat pemulihan kualitas konektivitas Kaltim, terutama yang menjadi penopang akses Ibu Kota Nusantara (IKN).

Semua Bidang Terdampak: Bina Marga, SDA, hingga Cipta Karya

Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, AM. Fitra Firnanda, mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran tidak hanya terjadi pada Bina Marga, tetapi juga seluruh sektor strategis seperti Sumber Daya Air dan Cipta Karya.

“Tadinya sekitar Rp3,2 triliunan, sekarang tidak sampai Rp1 triliun. Hanya sekitar Rp834 miliar. Padahal di 2025 anggaran kita Rp3,6 triliun,” jelasnya.

Dengan defisit yang begitu besar, PUPR-PERA memastikan hampir semua proyek baru dihentikan sementara. Perencanaan gedung pemerintah dipastikan tidak berjalan pada 2026.

Hanya Satu Proyek Baru yang Tetap Berjalan

Fitra menyebut hanya pengembangan Rumah Sakit Korpri di Samarinda yang tetap dipertahankan sebagai proyek prioritas karena langsung menyentuh kebutuhan layanan publik.

“Kalau pun ada pembangunan, paling hanya penuntasan. Untuk proyek baru, belum ada. Cuma Rumah Sakit Korpri,” tegasnya.

Efek Domino Pemangkasan Anggaran Infrastruktur

Penurunan anggaran hingga 75 persen lebih ini diprediksi akan berdampak pada:

• penundaan perbaikan ruas-ruas jalan provinsi,
• berkurangnya proyek drainase dan pengendalian banjir,
• terhentinya pembangunan fasilitas publik baru,
• meningkatnya risiko kerusakan infrastruktur karena pemeliharaan minim.

Dengan anggaran 2026 yang berada di titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, Pemprov Kaltim kini menghadapi tantangan besar untuk menjaga kualitas layanan publik dan infrastruktur dasar. (ADV Diskominfo Kaltim)