Anggaran Sekolah Rakyat Capai Rp1,1 Triliun, Pengadaan Laptop dan Seragam Jadi yang Terbesar

JAKARTA, inibalikpapan.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa anggaran penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun 2025 mencapai Rp1,1 triliun. Sebagian besar dana dialokasikan untuk pengadaan laptop dan seragam bagi lebih dari 15.000 siswa yang tersebar di 159 titik Sekolah Rakyat.

Meski demikian, Gus Ipul mengakui bahwa hingga akhir Juli, serapan anggaran masih minim, mengingat program Sekolah Rakyat baru diluncurkan pada 14 Juli 2025.

“Yang paling besar nanti itu untuk pengadaan laptop dan seragam. Selebihnya untuk permakanan dan kebutuhan lainnya,” ujar Gus Ipul dalam keterangan resminya, Selasa (29/7/2025).

Target Bertambah: 159 Sekolah, 15 Ribu Siswa

Kementerian Sosial menargetkan pengoperasian 100 Sekolah Rakyat hingga akhir Juli 2025, mencakup wilayah:

• Sumatera (22 sekolah)
• Jawa (48 sekolah)
• Kalimantan (4 sekolah)
• Sulawesi (15 sekolah)
• Maluku (4 sekolah)
• Papua (3 sekolah)
• Bali (1 sekolah)
• Nusa Tenggara Barat (2 sekolah)
• Nusa Tenggara Timur (1 sekolah)

Namun, target itu kini bertambah menjadi 159 sekolah dengan daya tampung lebih dari 15.000 siswa.

“Ini menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana. Untuk 159 titik itu, insyaallah bisa menampung lebih dari 15.000 siswa,” jelas Gus Ipul.

Pesan Tegas Presiden: Tidak Boleh Ada Penyimpangan

Gus Ipul juga menegaskan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait penggunaan dana negara untuk Sekolah Rakyat.

“Kita kawal pelaksanaannya, mulai dari pengadaan barang yang harus sesuai ketentuan. Jangan ada penyimpangan. Itu pesan tegas dari Bapak Presiden,” tegasnya.

Sekolah Berbasis Asrama untuk Anak dari Keluarga Kurang Mampu

Program Sekolah Rakyat merupakan terobosan pendidikan berbasis asrama (boarding school) untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA, khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Program ini merupakan kolaborasi antar kementerian/lembaga, dengan Kementerian Sosial sebagai koordinator utama, didukung kementerian teknis seperti Kemendikbudristek, Kemenkes, dan Kementerian PUPR.