Anggota Komisi II DPR Sentil Layanan Digital Bank Kaltimtara

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Transformasi digital Bank Kaltimtara mendapat sorotan tajam dari Komisi II DPR RI. Dalam kunjungan pengawasan ke Balikpapan, Kamis (22/1/2026), Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, memberikan catatan korektif terkait kualitas layanan publik dan keandalan sistem perbankan daerah tersebut.

Edi menegaskan bahwa bank daerah tidak boleh kalah saing dengan bank swasta nasional dalam hal kecepatan dan kemudahan layanan digital.

Pengalaman Pribadi: Layanan Digital Sempat “Macet”

Sebagai bentuk fungsi pengawasan yang nyata, Edi Oloan Pasaribu mengungkapkan pengalaman pribadinya sebagai nasabah yang pernah mengalami kendala teknis saat menggunakan layanan digital Bank Kaltimtara.

“Saya ini pengguna juga. Pernah mengalami layanan digital yang macet cukup lama. Ini saya sampaikan sebagai masukan agar ke depan tidak terulang,” ujarnya.

Menurut Edi, insiden teknis seperti itu menjadi hambatan besar bagi nasabah di era digital yang menuntut segala transaksi berlangsung secara instan dan real-time.

Digitalisasi Tanpa SDM Kompeten Akan Sia-Sia

Selain infrastruktur teknologi, Edi menyoroti aspek Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pilar utama transformasi. Ia menilai, kecanggihan sistem tidak akan berjalan optimal jika tidak didukung oleh petugas yang memiliki orientasi pelayanan tinggi.

“Peningkatan kualitas SDM, terutama dalam melayani masyarakat, harus menjadi prioritas. Transformasi birokrasi dalam digitalisasi layanan adalah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar bank daerah semakin profesional dan modern,” tegasnya.

Tantangan Menyamai Sektor Swasta

Komisi II DPR RI mengakui bahwa hingga saat ini, standar layanan sektor perbankan swasta masih seringkali dianggap lebih unggul dibandingkan layanan publik daerah. Edi berharap masukan dari DPR RI ini menjadi pemicu bagi jajaran direksi Bank Kaltimtara untuk melakukan pembenahan total.

“Kami ingin bank daerah ini memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jangan sampai tertinggal karena lambat beradaptasi,” pungkas Edi.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya DPR RI memastikan bahwa BUMD tidak hanya mampu menyetor dividen, tetapi juga memberikan kenyamanan transaksi bagi seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah. / DPR