Anggota Komisi XIII DPR Franciscus Maria: IKN Harus Beri Manfaat Nyata Bagi Warga Lokal

NUSANTARA, Inibalikpapan.com – Langit cerah dan udara sejuk menyambut Franciscus Maria Agustinus Sibarani, Anggota Komisi XIII DPR RI, saat meninjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di kawasan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda pengawasan terhadap mitra kerja, sekaligus upaya menyerap aspirasi masyarakat sekitar proyek IKN.

Sibarani disambut langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan didampingi Deputi Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Setneg, Yuli Harsono. Dalam kunjungan tersebut, ia menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara bukan sekadar proyek fisik, tapi juga tentang menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa.

“Ini bukan sekadar pemindahan ibu kota. Ini adalah upaya membangun pusat gravitasi baru Indonesia di luar Jawa,” ujarnya.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil Kalimantan Barat I, Sibarani mengungkapkan aspirasi masyarakat di daerahnya yang berharap agar pembangunan IKN membuka lebih banyak lapangan kerja untuk warga lokal.

“Warga bertanya, apakah proyek besar ini membuka peluang bagi mereka? Tidak hanya sebagai buruh, tapi juga untuk tenaga profesional, ASN, maupun sektor jasa,” ujarnya.

Ia mendorong agar fasilitas yang sudah dibangun, seperti rumah sakit, hotel, hingga kantor pemerintahan, segera dioperasikan dan memberi ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan warga sekitar.

Optimisme pun dirasakan oleh Rahmat, warga Desa Bumi Harapan yang kini bekerja sebagai buruh bangunan di proyek IKN.

“Dulu kerja serabutan, sekarang sudah dua tahun kerja di sini. Kalau proyek ini jalan terus, saya yakin anak saya bisa sekolah tinggi,” ucapnya.

Harapan juga disampaikan Yuni, ibu muda setempat yang ingin bekerja di fasilitas publik IKN.

“Kalau rumah sakit sudah buka, semoga saya bisa kerja di bagian administrasi. Yang penting ada peluang buat kami warga sini,” katanya.

Sibarani menegaskan bahwa DPR RI akan terus mengawal penganggaran dan pengoperasian aset negara di IKN, serta memastikan rekrutmen pegawai dan penyedia jasa turut melibatkan masyarakat lokal.

“Beberapa kementerian seperti PUPR, LHK, ATR, dan Kehutanan sudah bisa mulai aktif di sini. Rekrutmen pegawai dan penyedia jasa harus terbuka bagi warga Kalimantan,” tegasnya.

Data Otorita IKN menyebutkan, progres pembangunan di KIPP IKN telah mencapai lebih dari 75 persen, dengan target pemindahan 16 ribu ASN tahap awal pada kuartal IV tahun 2025.

Di tengah deru mesin dan konstruksi yang terus berjalan, harapan masyarakat Kalimantan tumbuh. IKN bukan sekadar simbol, tetapi harus menjadi ruang nyata bagi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan warga.

“Kami ingin Nusantara bukan hanya untuk Jakarta yang berpindah, tapi untuk Kalimantan yang bangkit bersama,” pungkas Sibarani. / DPR RI