BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Prevalensi stunting di Kaltim tahun 2022 mencapai 23,9 persen atau mencapai 16 ribu. Angka ini naik dari 2021 sekitar 22,8 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, berupaya menurunkan stunting. Karena hingga 2026 Provinsi Kaltim targetkan turunkan hingga 10 persen.
“Ada 10 upaya yang dilakukan sejak 2023 hingga 2026 untuk menangani stunting di Provinsi Kaltim,” ujar Sri Wahyuni.
Menurutnya, ada sepuluh upaya yang dilakukan untuk penanganan stunting dimulai dari prioritas rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026 sesuai target tersebut.
Diantaranya memberikan bantuan keuangan spesifik kepada kabupaten dan kota. Selain itu, meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit, Puskesmas dan Posyandu, serta fasilitas kesehatan lainnya.
Termasuk kara Sri Wahyuni, penanganan kawasan kumuh dan pemberian bantuan rumah layak huni. Termasuk pemberian bantuan beras fortifikasi.
“Dan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil. Serta aksi bergizi pada anak sekolah, MAN dan pesantren,” ujarnya
Kemudian, program Orang Tua Angkat bagi Anak Beresiko Stunting dan tahun 2023 untuk pertama kali dilaksanakan Rembuk Stunting sebagai best practice penanganan stunting di kabupaten dan kota.
Terakhir adalah sinkronisasi kegiatan antar perangkat daerah, antar level pemerintah dan antar stakeholder.
“Termasuk, alokasi bantuan keuangan Pemerintah Desa se Kaltim 2024, kita upayakan dapat difokuskan terhadap penanganan stunting,” ujarnya
Menurut Sri Wahyuni, ada upaya, tentu ada tantangan yang akan dihadapi. Dimana hingga saat ini hanya 34 persen Posyandu aktif dari 4.955 posyandu.
Bahkan, tidak semua Posyandu dan Puskesmas memiliki alat pendeteksi dini bayi beresiko stunting yang memadai. “Kondisi-kondisi ini yang menjadi perhatian serius Pemprov Kaltim,” ujarnya. (adpimprovkaltim)
Comments
comments
