APBD Kaltim 2026 Dipangkas, Gubernur Harum: TPP dan Program Gratis Tetap Berjalan

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com,— Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur untuk 2026 dipastikan turun cukup tajam. Pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat APBD Kaltim 2026 merosot dari Rp21,74 triliun pada 2025 menjadi Rp15,15 triliun. Selisihnya tidak kecil—sekitar Rp6,59 triliun.

Gubernur Kaltim, Dr H Rudy Mas’ud atau Harum, mengakui kondisi ini menjadi tantangan baru bagi Pemprov. Namun ia menegaskan semangat pembangunan tetap tidak berubah, apalagi Kaltim tengah bersiap menyambut hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028.

“Mohon maaf, anggaran kita tahun ini memang dipangkas cukup besar. Hampir semua pos di Pemprov Kaltim mengalami pemangkasan,” ujar Harum usai Rapat Paripurna ke-47 DPRD Kaltim, Minggu (30/11/2025).

Meski anggaran menurun, Harum memastikan sejumlah program prioritas tetap aman. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk seluruh ASN—baik PNS maupun PPPK—dipastikan tidak terganggu. Begitu juga program gratis seperti Gratispol dan Jospol yang disebutnya tetap berjalan sesuai rencana.

“Yang jelas, TPP seluruh ASN tetap berjalan. Program gratis seperti Gratispol dan Jospol juga insyaallah tetap berlanjut sesuai harapan. Ini bagian dari ikhtiar kita membangun Kaltim dan menyiapkan diri menyambut IKN 2028,” tegasnya.

Gubernur Harum menambahkan, pelayanan publik dan program yang langsung menyentuh masyarakat tidak akan dikurangi. Ia meminta perangkat daerah bekerja lebih kreatif dan efisien dalam mengelola anggaran yang ada.

Pemprov juga akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang tambahan. Harum menilai potensi PAD masih besar dan harus digarap lebih serius.

“Untuk PAD, insyaallah akan lebih kencang lagi. Banyak potensi yang bisa kita genjot,” katanya.

Ia berharap penyesuaian anggaran ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi penggunaan APBD. Program strategis, terutama yang berkaitan dengan persiapan Kaltim sebagai penyangga IKN, tetap menjadi prioritas utama.

“Ini bukan hambatan, melainkan tantangan yang harus kita jawab bersama” tutupnya.***