APBD Kaltim 2026 Disepakati Rp15,15 Triliun, Program GratisPol dan TPP ASN Dipastikan Aman

SAMARINDA,Inibalikpapan.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama DPRD akhirnya menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp15,15 triliun. Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-47, dan selanjutnya akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk disetujui.

Gubernur Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa meskipun terjadi pemangkasan anggaran sebesar Rp6 triliun dari proyeksi awal, seluruh program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat tetap dipastikan aman, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN dan PPPK, serta program bantuan pendidikan GratisPol.

“Insyaallah, mohon doanya. Hari ini kami bersama seluruh jajaran Pemprov Kaltim dan DPRD telah menyepakati anggaran sebesar Rp15,15 triliun. Ini yang kita ajukan untuk menjadi APBD 2026,” ujarnya di Gedung B DPRD Kaltim jalan Teuku Umar, Samarinda, Minggu (30/11/2025).

Ia mengakui bahwa penyesuaian anggaran cukup besar akibat proses penghitungan ulang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim. Hampir seluruh pos belanja mengalami pemangkasan agar selaras dengan kemampuan fiskal daerah.

“Semua dipangkas, untuk seluruh perangkat daerah. Tapi TPP seluruh ASN dan P3K tetap aman, terkendali. Program GratisPol juga insyaallah berjalan sesuai harapan,” tegasnya.

Menurut Gubernur Rudy Mas’ud, keputusan mempertahankan dua pos tersebut adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada para pegawai dan masyarakat yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan. 

Dirinya menegaskan bahwa GratisPol tetap akan menjadi bagian penting dari komitmen Pemprov Kaltim dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) menyongsong Ibu Kota Nusantara (IKN) 2028.

“Ini bagian dari ikhtiar kita untuk Kaltim. Yakinlah, haqqul yakin, Kaltim siap menyambut IKN 2028,” katanya.

Terkait molornya pembahasan APBD hingga mendekati batas akhir, Rudy menjelaskan bahwa hal tersebut murni akibat proses penyesuaian fiskal yang harus dilakukan secara detail.

“Memang mepet karena APBD kita dihitung ulang oleh tim anggaran. Kita sisir ulang sampai akhirnya ketemu di angka Rp15,15 triliun,” jelasnya.

Gubernur Rudy juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan semakin menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026 agar fleksibilitas fiskal bisa meningkat dan program prioritas dapat berjalan optimal.

“Doakan PAD kita. Insyaallah lebih kencang lagi ke depan,” tutupnya. (ADV Diskominfo Kaltim)