APBD Kaltim 2026 Turun Rp 7 Triliun, Pemprov Pastikan Beasiswa Gratispol Tetap Jalan

SAMARINDA, inibalikpapan.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan Program Gratispol Pendidikan tetap menjadi prioritas meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 mengalami penurunan signifikan.

APBD Kalimantan Timur tercatat turun dari Rp21,74 triliun pada 2025 menjadi Rp15,15 triliun pada 2026. Penurunan sekitar Rp7 triliun tersebut dipicu berkurangnya dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas strategis pemerintah daerah di tengah tekanan fiskal.

“APBD hampir semua daerah di Indonesia mengalami penurunan. Namun, kami tetap berkomitmen memberikan beasiswa Gratispol. Investasi terbaik adalah pada sumber daya manusia,” ujar Rudy saat memimpin morning briefing di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/2/2026).

Rp1,377 Triliun untuk 158 Ribu Penerima Manfaat

Tahun ini, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,377 triliun untuk menjangkau 158.981 penerima manfaat melalui program Gratispol Pendidikan.

Program ini difokuskan pada pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Untuk fakultas umum, pembiayaan dilakukan secara penuh.

Sementara untuk program studi dengan biaya tinggi, seperti kedokteran, pemerintah menyiapkan skema khusus guna menjaga prinsip keadilan dan pemerataan manfaat.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, turut menegaskan komitmen keberlanjutan program tersebut sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia daerah.

Strategi Jangka Panjang Hadapi Era IKN

Keberlanjutan Gratispol dinilai sebagai langkah strategis di tengah dinamika pembangunan, terutama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Pemprov menilai kebutuhan sumber daya manusia unggul semakin mendesak agar masyarakat lokal mampu berdaya saing dan tidak menjadi penonton di daerah sendiri.

Meski sejumlah sektor harus melakukan penyesuaian akibat keterbatasan fiskal, pendidikan tetap ditempatkan sebagai prioritas utama. Pemerintah daerah berpandangan pembangunan fisik tanpa penguatan kapasitas manusia berpotensi menciptakan ketimpangan baru.

Pendidikan sebagai Investasi, Bukan Beban Anggaran

Dengan alokasi anggaran yang tetap besar di tengah penurunan APBD, Pemprov berharap semakin banyak generasi muda Kaltim mampu menempuh pendidikan hingga jenjang S-1, S-2, bahkan S-3.

Pemerintah juga mendorong agar penerima beasiswa tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi memiliki komitmen untuk kembali berkontribusi dalam pembangunan daerah.