BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan memastikan urusan wajib pemerintah kepada masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur penanganan banjir menjadi skala periotas.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Rahmad Mas’ud dalam Rapat Paripurna penyampaian jawaban pemerintah kota atas pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Nota RAPBD Perubahan 2018, Rabu siang (26/9/2018).
Menurut Rahmad pemerintah tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat meski kondisi keuangan daerah belum stabil.
“Urusan-urusan wajib yang telah direncanakan seperti pendidikan, kesehatan, infratruktur penanggulangan banjir dan tanah longsor tetap diprioritaskan,” kata Rahmad Mas’ud.
Rahmad juga menyampaikan PDAM akan melakukan penyambungan air bersih bagi 1000 rumah tangga untuk program masyarakat berpenghasilan rendah. Anggaran tersebut diperoleh dari pemerintah pusat.
Pemerintah kota Balikpapan bersama DPRD Balikpapan memutuskan untuk penyertaan dana hibah sebesar Rp3 miliar dari pemerintah pusat akan diteruskan ke PDAM
“Nantinya untuk menambah 1.000 sambungan rumah yang tersebar di seluruh kecamatan dan realisasinya saat ini sebanyak 762 sambungan rumah dan sisanya akan diselesaikan pada akhir September ini,” jelasnya.
Sedangkan adanya usulan untuk penambahan dana hibah bagi KONI Balikpapan menjadi perhatian Pemkot dan akan dibahas bersama DPRD Balikpapan. “Tentunya anggaran di perubahan 2018,” tandasnya.
Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan pandangan umum fraksi itu berisi saran dan kritikan termasuk penekanan program periotas pemerintah kota terutama di tingkat SKPD.
Lanjutnya fraksi-fraksi sudah melakukan pendalaman atas Nota RAPBD Perubahan 2018.
“Maka, fraksi-fraksi melakukan pendalaman hingga melahirkan berbagai saran dan juga kritikan untuk Pemkot Balikpapan terutama mengenai program-program yang diprioritaskan dan juga penggalian potensi pendapatan daerah,” ucap Abdulloh.
Rencananya penetapan RAPBD Perubahan 2018 akan diagendakan pada Kamis (27/9/2018).
Comments
comments
