Aspirasi Warga Warnai Demo Damai di Balikpapan, Sutadi : Wajah Demokrasi yang Sehat

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Gelombang aspirasi masyarakat kembali mewarnai pusat Kota Balikpapan. Sejumlah elemen yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan turun ke jalan untuk menyuarakan keberatan atas kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai membebani warga, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar pemerintah meninjau ulang besaran PBB serta mekanisme pemungutannya. Mereka menekankan bahwa meskipun pajak adalah kewajiban, kenaikan yang terlalu tinggi dapat menimbulkan tekanan ekonomi bagi sebagian warga.

“Kami tidak menolak kewajiban membayar pajak, tetapi kenaikan PBB yang terlalu tinggi membuat sebagian warga kecil semakin tertekan. Kami minta pemerintah mendengarkan suara masyarakat,” ujar salah satu perwakilan Aliansi di sela aksi.

Pemerintah Respon Cepat

Pemerintah Kota Balikpapan merespons cepat. Perwakilan demonstran diterima langsung untuk berdialog dengan pejabat terkait. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan, Sutadi, menyatakan bahwa aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam setiap kebijakan publik.

“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Pemerintah akan meninjau masukan ini dengan serius agar kebijakan PBB tidak memberatkan dan tetap adil bagi seluruh warga,” ujarnya, Senin (25/08/2025).

Sutadi menambahkan, unjuk rasa damai mencerminkan wajah demokrasi yang sehat. Perbedaan pendapat justru menjadi modal penting dalam mencari solusi terbaik. Aksi ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena berlangsung kondusif; warga menyampaikan aspirasi dengan tertib sementara aparat keamanan memastikan kegiatan tetap aman.

“Kritik dan saran dari masyarakat adalah bagian dari demokrasi. Pemerintah membutuhkan masukan agar setiap keputusan benar-benar berpihak pada kepentingan bersama,” jelasnya.

Latar Belakang Kenaikan PBB

Kebijakan penyesuaian PBB dilakukan untuk menyeimbangkan penerimaan daerah dengan kebutuhan pembangunan kota. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkot Balikpapan menargetkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar bisa mendukung pelayanan publik, infrastruktur, dan program sosial.

Namun, kenaikan tarif ini menimbulkan tantangan, terutama bagi warga di kelas menengah ke bawah dan perumahan padat. Banyak warga yang sebelumnya rutin membayar PBB merasa keberatan karena penyesuaian yang dianggap cukup signifikan.

“Pemerintah menyadari ada warga yang terdampak. Oleh karena itu, selain menyesuaikan tarif, Pemkot juga membuka skema subsidi atau keringanan bagi warga kurang mampu agar tetap adil,” jelas Sutadi.

Dialog dan Tindak Lanjut

Hasil dialog dengan Aliansi Balikpapan akan dibawa ke forum resmi untuk dipertimbangkan. Pemerintah berkomitmen untuk mengevaluasi ulang kebijakan PBB, termasuk mekanisme penetapan nilai objek pajak, cara penagihan, dan opsi keringanan.

“Tentu pemerintah segera mengambil langkah nyata. Harapan warga akan menjadi pertimbangan utama, terutama soal kebijakan PBB yang bisa disesuaikan dengan kemampuan masyarakat,” tambah Sutadi.

Selain itu, dialog ini menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan warga tetap menjadi jalan utama untuk menemukan titik temu. Terbukanya ruang aspirasi membuat masyarakat merasa dihargai, sementara pemerintah bisa menyesuaikan kebijakan secara tepat sasaran.

Demokrasi yang Dinamis

Sutadi menekankan, kondisi ini mencerminkan demokrasi yang sehat di Balikpapan, di mana warga aktif menyuarakan pendapat, pemerintah mendengarkan, dan musyawarah menjadi kunci penyelesaian.

“Kami ingin memastikan setiap kebijakan mencerminkan semangat kebersamaan. Balikpapan bisa semakin maju jika pemerintah dan masyarakat terus menjaga komunikasi yang sehat,” pungkasnya.

Dengan mekanisme evaluasi dan keterbukaan dialog ini, diharapkan kebijakan PBB dapat menjadi lebih adil dan transparan, serta tetap mendukung pembangunan kota tanpa memberatkan masyarakat.***