Bahas Penurunan DBH Bersama Menteri Keuangan, Optimistis Ada Solusi Lewat APBN Perubahan

JAKARTA,Inibalikpapan.com — Isu menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi bahasan utama para gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) saat melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Pertemuan tersebut menjadi forum penting untuk menyampaikan aspirasi daerah terkait kebijakan fiskal nasional, terutama menyangkut distribusi DBH yang pada tahun ini mengalami penurunan cukup signifikan di sejumlah provinsi.

Salah satu yang menyoroti hal tersebut adalah Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, atau yang akrab disapa Gubernur Harum. Dalam keterangannya, ia menyampaikan optimisme usai berdiskusi langsung dengan Menkeu mengenai kondisi fiskal daerah dan peluang adanya kebijakan penyesuaian ke depan.

“Kita berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insyaallah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan,” ujar Gubernur Harum.

Ia menjelaskan, sebelumnya Kalimantan Timur menerima Dana Bagi Hasil sekitar Rp6 hingga Rp7 triliun per tahun. Namun pada tahun anggaran 2025, alokasinya menurun cukup tajam menjadi hanya sekitar Rp1,6 triliun. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap keberlanjutan program pembangunan di berbagai sektor, khususnya infrastruktur dan pelayanan publik.

Menurutnya, daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim selayaknya mendapatkan porsi yang proporsional dari pemerintah pusat. Sebab, kontribusi Kaltim terhadap penerimaan negara cukup besar, terutama dari sektor minyak dan gas bumi, batu bara, serta kehutanan.

“Kami sudah bertemu langsung, dan Bapak Menteri luar biasa. Beliau berpikir out of the box, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang menantang,” kata Harum, memberi sinyal positif terkait peluang peningkatan DBH bagi Kaltim.

Hambat Pelaksanaan Proyek

Dalam pertemuan tersebut, hampir semua gubernur menyampaikan kekhawatiran yang sama. Penurunan DBH dianggap dapat menghambat pelaksanaan proyek strategis daerah dan memperlambat roda pembangunan di sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan pangan.

APPSI menilai, perlu adanya penyelarasan kebijakan fiskal antara pusat dan daerah agar pengelolaan APBN dan APBD dapat berjalan seimbang. Selain itu, pemerintah daerah juga berharap agar formula perhitungan DBH bisa lebih transparan dan memperhatikan kondisi serta kontribusi masing-masing provinsi.

“Program kerja kita tegak lurus dengan Asta Cita Bapak Presiden. Artinya, sukses pembangunan Kalimantan Timur juga merupakan bagian dari sukses pembangunan nasional,” tegas Harum.

Ia menambahkan, Pemprov Kaltim tetap berkomitmen menjaga stabilitas fiskal daerah sambil menunggu hasil evaluasi pemerintah pusat. Harum juga menegaskan bahwa koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Keuangan akan terus diperkuat agar kebijakan keuangan pusat–daerah semakin harmonis dan berpihak pada pemerataan pembangunan.

“Kami optimistis, melalui dialog konstruktif seperti ini, ke depan hubungan pusat dan daerah semakin solid. Harapan kita, keadilan fiskal bisa benar-benar terwujud,” tutupnya.***