BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Syukri Wahid dipastikan tidak akan direkomendasikan DPD PKS menduduki jabatan unsur pimpinan di DPRD Kota Balikpapan Periode 2019-2024.
Ketua DPD PKS Balikpapan Sonhaji mengatakan, nama Syukri tak direkoemdasikan juga bagian dari regenerasi. Dua nama yang direkomendasikan menduduki jabatan unsur pimpinan yakni Subari dan La Isa
“Ada dua nama, Subari dan La Isa. Tinggal diputuskan DPW PKS Kaltim, siapa yang dipilih dari dua nama itu,” kata Sonhaji
“Ada dua nama, Subari dan La Isa. Tinggal diputuskan DPW PKS Kaltim, siapa yang dipilih dari dua nama itu,” kata Sonhaji
Syukri sebenarnya, memperoleh suara terbanyak caleg PKS yang terpilih. Mantan Ketua DPD PKS Balikpapan itu justru sedang sibuk mempersiapkan diri untuk maju dalam pemilihan Wali Kota Balikpapan 2020.
“Beliau (Syukri Wahid) juga mempersiapkan diri untuk maju di pemilihan kepala daerah dan sedang rutin bersosialisasi,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, saat pihaknya sedang menjalin komunikasi dengan partai lain, untuk mengusulkan Syukri Ketua Komisi III. Selain itu, PKS juga mengincar jabatan di alat kelengkapan dewan (AKD).
“Pak Syukri kami siapkan jadi Ketua Komisi II, kader PKS lainnya tersebar di komisi-komisi. Tentu kami harus menjalin komunikasi politik dengan fraksi-fraksi nantinya. Tapi, siapa saja yang duduk di Komisi dan Badan, sudah kami siapkan,” ujarnya.
Hasil Pemilu kemarin, Syukri yang sudah tiga periode dan pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Balikpapan 2010 – 2014 itu memperoleh sekitar 4.200 suara, Laisa sekitar 2.800 suara dan Subari meraup sekitar 2.600 suara.
“Kalau untuk Badan Musyawarah dan Badan Anggaran kan pimpinannya ex officio, langsung dipegang Pimpinan DPRD. Untuk Badan Keuangan dan Bapemperda, kami usulkan orangnya,” ujarnya.
PDIP pun telah menyiapkan kadernya untuk menduduki jabatan di unsur pimpinan. Hanya saja, partai berlambang Kepala Banteng itu belum mau memebebrkan nama-namanya.
“Ya, sudah kami rapatkan di internal PDI Perjuangan. Siapa yang ditugaskan, sudah ada orangnya. Yang jelas kapabel dan kompatibel,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Balikpapan, Thohari Aziz.
DEia menambahkan, sistem musyarawarah di legislatif adalah kolektif kolegial yang menghargai asas proporsional. “Saya yakin dengan pola itu, kinerja DPRD dan hubungan dengan eksekutif bisa berjalan serta saling memperkuat,” ujarnya.
Comments
comments
