Balikpapan Genjot Digitalisasi Lewat Elektronifikasi Pajak dan Retribusi Daerah

Balikpapan, inibalikpapan.com,– Komitmen untuk memperluas ekosistem digital di Balikpapan makin nyata. Rabu (2/7/2025), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Balikpapan menggelar High Level Meeting (HLM) dengan tema “Perluasan Ekosistem Digital Melalui Elektronifikasi Daerah”.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. Bagus Susetyo, M.M., memimpin acara ini secara langsung. Turut hadir juga dalam acara ini, berbagai pejabat dari Pemkot, Bank Indonesia, serta perwakilan perbankan.

Agenda penting dalam pertemuan ini adalah peluncuran beberapa inovasi digital untuk mempercepat sistem pembayaran non-tunai di daerah. Di antaranya, SP2D Online, Mobil Layanan Pajak Daerah, dan pengembangan Aplikasi Kontengen—yang kini tidak cuma bisa diunduh di Google Play, tapi juga sudah tersedia di App Store.

“Langkah ini jadi bukti konkret Pemkot Balikpapan dalam mendukung transformasi digital. Harapannya, digitalisasi ini bisa meningkatkan penerimaan daerah dari pajak dan retribusi,” ujar Bagus dalam sambutannya.

Pemerintah pusat sendiri menargetkan transformasi digital sebagai program prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029. P2DD masuk dalam misi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, dengan harapan bisa menciptakan birokrasi yang adaptif dan pelayanan publik yang lebih cepat serta efisien.

Sinyal positif digitalisasi pun terlihat dari data penggunaan QRIS di Kalimantan Timur. Hingga Mei 2025, tercatat 812.502 pengguna QRIS—naik 7,7% dari tahun sebelumnya. Di Balikpapan saja, volume transaksi QRIS menyentuh angka 4,5 juta transaksi per Mei 2025, atau naik drastis 128,88% (year-on-year).

Namun, tantangan tetap ada. Keberhasilan digitalisasi sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur, literasi digital masyarakat, serta sinergi antarpihak—dari pemerintah, perbankan, hingga masyarakat umum.

Elektronifikasi Pajak dan Retribusi

Dalam pertemuan HLM ini juga ditegaskan pentingnya mempercepat digitalisasi pendapatan dan belanja daerah. Salah satunya dengan memperkuat elektronifikasi pajak dan retribusi, memulai proyek percontohan (pilot project) di sektor pasar dan parkir, serta mendorong pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk belanja daerah.

Edukasi, sosialisasi di media sosial, dan kehadiran gerai pajak di berbagai event juga bakal jadi strategi untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap kebijakan P2DD. Koordinasi rutin antar-OPD pun jadi kunci utama untuk memastikan semua berjalan on track.

Transformasi digital di Balikpapan memang sudah di jalur yang benar. Tinggal bagaimana seluruh pihak bisa saling dukung dan gaspol bareng mewujudkan Balikpapan sebagai kota digital yang modern dan siap masa depan.***