Balikpapan Genjot PAD Hadapi Pemotongan Dana Pusat

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tengah mempersiapkan langkah strategis untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyusul adanya rencana pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, mengatakan bahwa Pemkot kini menaruh fokus pada tiga sektor utama, yaitu optimalisasi pajak daerah, penguatan usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta pengembangan ekosistem ekonomi berbasis event.

“Target kami jelas, ketergantungan terhadap dana transfer harus berkurang. Pada 2025 masih sekitar 70 persen, tapi pada 2030 kami ingin tekan jadi 55 persen,” ujarnya, Rabu (10/9/2025).

Digitalisasi Pajak dan Retribusi

Salah satu terobosan yang dilakukan adalah digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Sistem ini dirancang agar penerimaan daerah lebih transparan, akurat, dan mudah diawasi. Pemkot juga mulai menerapkan pemasangan alat rekam transaksi di berbagai sektor usaha, mulai dari restoran hingga hotel.
“Dengan sistem ini, potensi kebocoran bisa ditekan dan kepatuhan wajib pajak meningkat,” tegas Muhaimin.

UMKM sebagai Penopang PAD

Selain pajak, Pemkot juga menempatkan sektor UMKM sebagai prioritas. Menurut Muhaimin, UMKM perlu diberi stimulus dan pembinaan agar lebih siap bersaing, terutama ketika Balikpapan menjadi tuan rumah event berskala besar.
“UMKM harus ikut tumbuh sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi di kota ini,” tambahnya.

Event-event berskala nasional dan regional, lanjutnya, akan menjadi motor penggerak sektor jasa, mulai dari perhotelan, transportasi, hingga kuliner. Pemkot menargetkan hampir setiap bulan ada event besar yang digelar.
“Semakin banyak event, semakin besar multiplier effect untuk ekonomi lokal. Ini otomatis meningkatkan PAD,” jelas Muhaimin.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Pemkot menargetkan PAD tumbuh rata-rata 11 persen setiap tahun. Kontribusi PAD yang saat ini sekitar 34,5 persen dari total pendapatan daerah ditargetkan naik menjadi 40,7 persen pada 2026 mendatang.

Ujian Berat: Pemotongan Dana Pusat

Di sisi lain, DPRD Kota Balikpapan menyoroti dampak serius dari pemotongan dana transfer pusat. Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyebut bahwa sejumlah program pembangunan terancam tidak bisa berjalan pada 2025 akibat pemotongan tersebut.
“Dari anggaran yang seharusnya mencapai Rp300 miliar hingga Rp400 miliar, baru masuk sekitar Rp99 miliar. Ini sangat berdampak karena sudah masuk dalam kegiatan-kegiatan di Kota Balikpapan,” kata Alwi, Kamis (28/8/2025).

Ia memperkirakan dampaknya bisa mencapai 60–70 persen bila tidak ada transfer susulan dari pusat. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya dirasakan Balikpapan, melainkan juga daerah lain di Kalimantan Timur.
“Tahun ini PAD harus tercapai, dan tahun depan insyaallah menaikkan PAD. Banyak PAD yang ibaratnya kecolongan padahal mestinya masih bisa kita optimalkan,” tegas Alwi.

Alwi menambahkan, DPRD akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan alokasi dana ke depannya. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat PAD agar Balikpapan tidak terlalu bergantung pada dana pusat.

Menuju Kemandirian Fiskal

Dengan kombinasi digitalisasi pajak, penguatan UMKM, dan pengembangan ekonomi berbasis event, Pemkot Balikpapan optimistis dapat memperbesar kontribusi PAD terhadap pembangunan kota. Langkah ini diharapkan bisa menjaga keberlanjutan program pembangunan meski menghadapi keterbatasan dana transfer pusat.***