Balikpapan Hadapi Tantangan Fiskal dan Lingkungan di Tengah Tren Pertumbuhan Positif

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan, Murni, memaparkan sejumlah capaian sekaligus tantangan pembangunan daerah yang menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan. 

Secara umum, kondisi makro Kota Balikpapan pada 2025 menunjukkan tren yang cukup positif, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian serius.

Dari sisi demografi, pertumbuhan penduduk Balikpapan tercatat sebesar 1,4 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,74 persen.

Meski demikian, Murni menilai penurunan tersebut tidak sepenuhnya menjadi persoalan, namun tetap perlu diantisipasi.

Menurutnya, pertumbuhan jumlah penduduk tetap berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta layanan dasar lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan sumber daya dan perencanaan yang matang untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

“Pertumbuhan penduduk tetap berdampak pada kebutuhan layanan publik. Karena itu, kita harus menyiapkan sumber daya yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Di sisi lain, sejumlah indikator kinerja makro daerah menunjukkan peningkatan. Capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari sektor perbankan, kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, hingga partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Namun demikian, Murni mengakui masih terdapat indikator yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, terutama di sektor lingkungan hidup.

Ia menjelaskan bahwa permasalahan utama saat ini berkaitan dengan tutupan lahan dan kualitas udara di Kota Balikpapan. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor turut memicu kemacetan di sejumlah titik jalan yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas udara.

“Permasalahan utama ada pada tutupan lahan dan kualitas udara. Peningkatan jumlah kendaraan juga memicu kemacetan yang berdampak pada kondisi lingkungan,” jelasnya.

Selain isu lingkungan, tingginya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan juga menjadi perhatian pemerintah. Melalui sistem perencanaan pembangunan daerah (SIPD), tercatat sekitar 3.900 usulan masyarakat yang masuk. Jumlah tersebut belum termasuk sekitar 1.000 usulan dari pokok-pokok pikiran DPRD.

Jumlah usulan yang cukup besar tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah.

Namun, di sisi lain pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Realisasi pendapatan daerah pada tahun sebelumnya tidak mencapai target 100 persen, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan dinamika geopolitik yang berdampak pada penurunan dana transfer ke daerah.

Meski demikian, realisasi belanja daerah pada 2025 mencapai 89,90 persen, yang merupakan angka tertinggi sejak 2017. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Untuk perencanaan tahun 2027, proyeksi pendapatan daerah diperkirakan berada di kisaran Rp2 triliun. Sementara itu, total usulan program pembangunan yang masuk mencapai hampir Rp6 triliun.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan anggaran yang cukup besar antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. Setelah memperhitungkan pembiayaan sekitar Rp600 miliar, masih terdapat potensi defisit anggaran sekitar Rp2,8 triliun.

Karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas program pembangunan.

Sinkronisasi perencanaan serta efisiensi penggunaan anggaran menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan optimal.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Murni menegaskan pentingnya kebersamaan semua pihak dalam merancang pembangunan kota.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya soal angka dan program, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan.

“Pembangunan bukan hanya tentang angka dan program, tetapi bagaimana kita menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan demi masa depan Balikpapan,” pungkasnya.(***/Adv Diskominfo Balikpapan).