Balikpapan Jadi Pusat Kendali Lingkungan Kalimantan, Kantor Pusdal LH Resmi Dibangun
BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Komitmen Kaltim terhadap pelestarian lingkungan hidup kembali ditegaskan melalui dimulainya pembangunan Kantor Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Kalimantan di Kota Balikpapan.
Acara peletakan batu pertama yang dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian ekologi di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami percaya Pusdal LH Kalimantan akan menjadi simpul koordinasi dan pengendalian lingkungan yang terintegrasi, terutama dalam mengawal keberlanjutan di era baru pembangunan nasional,” ujar Gubernur Kaltim dalam sambutannya.
Kaltim: Etalase Ekologi Indonesia, Tapi Hadapi Ancaman Serius
Gubernur menekankan bahwa Kaltim bukan hanya lokasi IKN, tetapi juga benteng terakhir ekosistem tropis Indonesia. Hutan hujan, lahan gambut, serta keanekaragaman hayati tinggi—termasuk satwa endemik seperti Pesut Mahakam—menjadi kekayaan yang harus dijaga.
“Populasi Pesut Mahakam tinggal 62 ekor. Ini alarm bagi kita semua. Kehadiran Pusdal LH harus jadi katalis aksi nyata untuk menyelamatkan spesies kritis dan kawasan lindung,” tegasnya.
Pusdal LH: Pusat Data, Riset, dan Edukasi Publik Ramah Lingkungan
Pembangunan Kantor Pusdal LH di Balikpapan diharapkan selesai pada 31 Oktober 2025 dan akan difungsikan sebagai pusat pengumpulan data lingkungan, riset, dan edukasi publik tentang pentingnya tata kelola pembangunan yang berwawasan lingkungan.
“Balikpapan sebagai pintu gerbang IKN memikul tanggung jawab besar menjaga daya dukung ekologis. Kantor ini bukan hanya simbol, tapi perangkat operasional untuk menjawab tantangan lingkungan yang kompleks,” ujar Gubernur.
Percepatan Infrastruktur IKN: Pusdal LH Jadi Pilar Ekologis
Seiring percepatan infrastruktur di wilayah IKN, Gubernur menyampaikan bahwa sebagian besar proyek strategis seperti rumah jabatan Wakil Presiden dan pendopo Wapres akan rampung pada akhir 2025, sementara kantor legislatif dan yudikatif nasional ditargetkan selesai 2027, dengan pemindahan struktural penuh IKN pada awal 2028.
Dalam konteks tersebut, kehadiran Pusdal LH menjadi elemen penting yang menjaga keseimbangan antara pembangunan masif dan perlindungan lingkungan hidup.
Belajar dari Kasus Lawe-Lawe: Pusdal LH Harus Cegah Bencana Ekologis Ulang
Gubernur menyinggung insiden pencemaran besar di Teluk Balikpapan akibat putusnya pipa Lawe-Lawe tahun 2018 sebagai pelajaran penting. Ia berharap kehadiran Pusdal LH mampu menjadi sistem peringatan dini sekaligus pengawas ketat aktivitas industri dan proyek skala besar di wilayah pesisir Kalimantan Timur.
“Kita tidak ingin sejarah pencemaran terulang. Sinergi pusat-daerah harus diperkuat lewat program kolaboratif, regulasi berpihak lingkungan, dan ketegasan dalam penegakan hukum,” tandasnya.
BACA JUGA
