Balikpapan Mulai Susun Arah Pembangunan 2027, Usulan Program Capai Rp5,9 Triliun

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com — Pemerintah Kota Balikpapan mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 dengan menyeleksi berbagai program prioritas di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah.

Melalui forum Pramusrenbang, pemerintah menyelaraskan program antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar pembangunan lebih terarah dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Balikpapan, Murni, mengatakan forum tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan setiap program OPD saling terhubung dan mendukung prioritas pembangunan kota.

“Pramusrenbang ini bertujuan untuk menyelaraskan seluruh program dan kegiatan OPD untuk tahun 2027. Jadi tidak ada lagi program yang berjalan sendiri, melainkan saling terhubung antara satu OPD dengan OPD lainnya,” kata Murni di Balikpapan.

Tantangan Fiskal

Dalam proses perencanaan tersebut, pemerintah kota menghadapi tantangan keterbatasan fiskal. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), total usulan anggaran pembangunan dari seluruh OPD mencapai hampir Rp5,9 triliun.

Sementara kemampuan keuangan daerah perkiraan hanya sekitar Rp2,8 triliun.
Selisih kebutuhan anggaran yang cukup besar tersebut membuat pemerintah kota harus menyeleksi program yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

“Artinya ada selisih kebutuhan yang cukup besar. Karena itu melalui forum ini kita ingin memastikan OPD benar-benar memprioritaskan program yang dampaknya paling besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Murni menegaskan, setiap OPD mereka minta menata ulang rencana kegiatan apabila anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Program yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat akan jadi prioritas, sementara kegiatan lainnya dapat penjadwalan ulang.

Sejumlah isu strategis menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan tersebut, di antaranya penanganan banjir, peningkatan konektivitas infrastruktur, hingga penguatan ruang ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

“Penanganan banjir tentu menjadi prioritas karena dampaknya sangat besar, baik terhadap ekonomi, sosial, maupun infrastruktur kota. Selain itu konektivitas juga penting untuk memperlancar distribusi dan mendukung aktivitas ekonomi,” jelasnya.

Selain infrastruktur dasar, pembangunan kota juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas ruang perkotaan agar lebih nyaman bagi masyarakat, termasuk melalui penyediaan ruang publik dan jalur pedestrian.

Terkait proyeksi pendapatan daerah, kemampuan fiskal Kota Balikpapan pada 2027 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun 2026.

Meski demikian, seluruh usulan program tetap dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ini sebagai langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan pendapatan daerah. Termasuk kemungkinan tambahan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

“Semua kita masukkan dulu dalam perencanaan. Jika nanti ada tambahan pendapatan, program yang sudah ada di dokumen perencanaan bisa langsung dilaksanakan,” kata Murni.***