Balikpapan Rawan Jadi Jalur TPPO, Pemkot Tingkatkan Pengawasan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM), mengingat posisi strategis kota ini sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah transit menuju luar negeri.

Asisten I Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Zulkifli, menegaskan bahwa kota ini berisiko dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang karena sering menjadi tempat persinggahan bagi pekerja migran yang hendak ke luar negeri.

“Kita belum menjadi ibu kota, tapi Balikpapan sudah sering menjadi tempat transit. Biasanya orang yang hendak ke luar negeri singgah di sini terlebih dahulu,” ujarnya usai menghadiri kegiatan kolaborasi antara Kantor Imigrasi, lembaga internasional, dan perwakilan Pemerintah Australia di Balikpapan, Senin (4/8/2025).

Menurutnya, meskipun belum terjadi kasus berskala besar, beberapa perkara yang saat ini sedang disidangkan telah mengarah pada indikasi perdagangan orang. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Beberapa perkara yang sedang disidangkan memang sudah mengarah ke perdagangan orang, meski masih bersifat lokal. Ini tetap harus kita waspadai,” tegas Zulkifli.

Pemerintah Kota Balikpapan juga mengungkap bahwa pihaknya telah dimintai keterangan oleh Bareskrim Polri terkait indikasi jaringan TPPO di wilayah Balikpapan. Dugaan ini terutama berkaitan dengan alur perlintasan pekerja migran non-prosedural yang melibatkan kota ini sebagai titik transit.

“Masih dalam proses pendalaman oleh aparat penegak hukum, namun indikasinya sudah ada,” ungkapnya.

Pembangunan Kawasan IKN

Sebagai langkah pencegahan, Pemkot Balikpapan mendorong masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar lebih waspada dan menempuh jalur resmi dengan berkonsultasi ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat.

“Masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri sebaiknya koordinasi dulu ke Disnaker untuk mendapatkan penjelasan lengkap. Meski pelayanan resminya ada di Samarinda, kami di Balikpapan akan tetap membantu semaksimal mungkin,” katanya.

Zulkifli juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk unsur TNI-Polri, imigrasi, dan masyarakat dalam mencegah Balikpapan menjadi celah bagi sindikat TPPO dan TPPM.

Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat dan memperkuat pengawasan di semua titik rawan. Seiring meningkatnya aktivitas mobilitas dan pembangunan kawasan IKN.

“Kegiatan kolaboratif seperti ini sangat penting. Ini kerja sama multilateral yang perlu terus kita dukung untuk memperkuat deteksi dan pencegahan TPPO dan TPPM,” pungkas Zulkifli.***

Editor : Ramadani