BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Kota Balikpapan menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang mempunyai jaringan atau mitra perlindungan perempuan dan anak sampai ke tingkat RT. Hal ini sebagai salah satu upaya pencegahan terjadi kekerasan terhadap anak.
Kabid Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan Moh. Kosyim mengatakan Balikpapan memang satu-satunya yang punya jaringan itu hingga tingkat RT sedangkan kota lain hanya sampai kelurahan atau desa.
“Sejak Februari 2018 pak wali sudah mencanangkan di semua pengurus RT harus ada salah satunya Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPRT) ), nah seksi ini tidak sembarang orang bisa ditunjuk tapi harus mempunyai jiwa sosial untuk melindungi perempuan dan anak kemudian dilatih,” ujar Moh. Kosyim didampingi Kepala UPTD PPA Esti dan staf kepada awak media, Selasa (18/01/2021).
Kosyim menambahkan, inilah
kelebihan Balikpapan mempunyai itu seksi PPRT kemudian hampir 95 persen RT di Balikpapan sudah punya ini.
“Walaupun belum semua terlatih, kemudian ada Forum anak yang juga mulai ada disetiap kecamatan,” akunya.
Dimana program itu ada kelebihan-kelebihan lain didalam pencegahan yaitu Balikpapan mempunyai inovasi untuk terjun ke RT.
“Namanya Lautan RT sikatan dari pola penguatan pengasuhan anak dari RT ke RT,” ungkapnya.
“Nah sasaran antara lain kader pak RT, Pak Lurah supaya bisa menyampaikan ke masyarakat,” sambungnya.
Namun setelah dievaluasi tidak sampai ke masyarakat padahal ilmu penting permasalahannya terkait pola asuh keluarga yang tidak mengerti mengasuh anak, di 2020 praktis tidak ada kegiatan, anggarannya ditahan tidak bisa mengumpulkan masyarakat akhirnya tidak bisa terlaksana.
“Walaupun cakupan tidak seberapa tapi itu mengena contohnya permasalahan keluarga, ternyata keluarga tidak paham mengasuh anak yang baik dengan misalnya cara membentak itu mendisplunkan anak. Ternyata itu sangat merusak anak,” tutupnya.
Selain itu Balikpapan melalui programnya pemerintah pusat sejak 2019 lalu memiliki program perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat yang ada ditingkat kelurahan.
” Dari 34 kelurahan sudah 33 kelurahan yang ada PPA berbasis masyarakat hanya tinggal satu sepinggan baru karena masalah administrasi dan belum di SK kan, ” ujarnya.
Comments
comments
