Balikpapan Siap Dukung Digitalisasi Data Bansos Nasional, Perkuat Peran RT dan Disdukcapil

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan menyatakan kesiapan mendukung kebijakan Kementerian terkait digitalisasi pendataan bantuan sosial (bansos) secara nasional.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan ketepatan sasaran berbagai program bantuan, mulai dari bantuan tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga intervensi penanganan stunting.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan kesiapan tersebut dibahas dalam kegiatan Zoom Meeting yang diselenggarakan Kementerian bersama pemerintah daerah, membahas integrasi data kependudukan dan peran daerah dalam pemutakhiran data melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

“Zoom yang dilaksanakan oleh Kementerian membahas digitalisasi bantuan sosial dan peran pemerintah daerah, khususnya dalam pemutakhiran data kependudukan yang digunakan sebagai dasar penyaluran bansos,” ujar Bagus, Selasa (27/1/2026).

Dalam forum tersebut, seluruh daerah dilibatkan, termasuk kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Kota Balikpapan ditunjuk sebagai salah satu daerah yang diminta mempersiapkan bahan dan kesiapan menjelang rapat koordinasi nasional yang akan digelar pada 3 Februari 2026.

“Kita sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Dukcapil untuk mempersiapkan hal-hal yang perlu dipaparkan dalam rakor nasional nanti,” katanya.

Bagus menyebut, Kementerian juga menyampaikan adanya daerah percontohan (pilot project) seperti Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya yang dinilai telah lebih maju dalam sistem digitalisasi pendataan.

“Kita ingin belajar dari Banyuwangi dan Surabaya. Mereka sudah lebih dulu menerapkan sistem pendataan yang lebih baik, meskipun Balikpapan juga sebenarnya sudah mengarah ke sana,” ujarnya.

Salah satu strategi yang akan diperkuat di Balikpapan adalah melibatkan relawan serta memaksimalkan peran Rukun Tetangga (RT) dalam pendataan penduduk. RT diharapkan dapat menyampaikan informasi secara real time, seperti data warga yang meninggal dunia, kelahiran, pendatang baru, hingga perubahan profesi.

“Data dari RT ini nanti mengalir ke kelurahan, kecamatan, hingga Dukcapil, sehingga terintegrasi dalam satu sistem,” jelas Bagus.

Untuk mendukung sistem tersebut, Pemkot Balikpapan juga melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), khususnya terkait penyediaan infrastruktur teknologi informasi.

“Diskominfo berperan dalam menyiapkan fasilitas internet, jaringan, dan link sistem. Memang ada beberapa kendala anggaran, tetapi mudah-mudahan ke depan bisa diatasi secara bertahap,” ucapnya.

Menurut Bagus, digitalisasi pendataan penduduk menjadi kebutuhan mendesak karena ke depan seluruh skema bantuan sosial akan berbasis data elektronik.

“Mulai 2025 dan seterusnya, apakah itu bantuan tunai langsung, data keluarga miskin, PKH, sampai data stunting, semuanya mengacu pada sistem digital. Ini yang diminta oleh Kementerian, agar setiap daerah sudah melakukan digitalisasi pendataan penduduk,” pungkasnya.***