Balikpapan Siapkan Fasilitas Publik Lebih Banyak Jelang 2028, Hadapi Lonjakan Penduduk di IKN

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com — Pemerintah Kota Balikpapan menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi lonjakan penduduk dalam beberapa tahun ke depan, seiring meningkatnya aktivitas pemerintahan dan ekonomi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kesiapan layanan dasar menjadi fokus utama agar kota tetap mampu melayani warganya secara optimal.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyampaikan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan konsekuensi logis dari perkembangan wilayah penyangga IKN. Menurutnya, pembangunan kota tidak pernah berada pada titik selesai karena kebutuhan masyarakat akan terus bertambah.

“Sebanyak apa pun kita membangun gedung, puskesmas, rumah sakit, sekolah, hingga fasilitas olahraga, pasti akan kembali terasa kurang. Itulah ciri kota yang hidup dan terus berkembang,” ujar Rahmad.

Pemkot memilih membangun dan memperkuat fasilitas publik sejak dini, bukan menunggu hingga tekanan kebutuhan benar-benar terjadi. Langkah ini dipandang penting mengingat mulai 2028 sejumlah kementerian, anggota DPR RI, serta BUMN direncanakan mulai berkantor di IKN.

“Orang mungkin bekerja di IKN, tetapi tinggalnya di Balikpapan. Karena itu, kota ini harus siap dari sekarang,” katanya.

Kesiapan tersebut mencakup pembangunan dan penguatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga fasilitas pendukung lainnya. Pemkot menyadari bahwa kehadiran fasilitas pemerintah di sejumlah sektor berpotensi bersinggungan dengan pelaku usaha swasta, namun pemerintah menegaskan tanggung jawab utamanya adalah menjamin pelayanan dasar yang terjangkau bagi masyarakat.

“Kolaborasi adalah kunci. Pengusaha tanpa pemerintah ibarat sayur tanpa garam, begitu pula sebaliknya. Kita harus berjalan bersama,” ujarnya.

Dalam konteks ketahanan kota, Wali Kota juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan pangan. Program ini dinilai mampu memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lokal sekaligus membuka pasar yang stabil bagi pelaku usaha daerah.

“MBG adalah program prioritas nasional dan peluang ekonomi yang sangat besar. Tidak akan kekurangan pasar, justru ini momentum bagi petani, peternak, dan nelayan kita,” tegasnya. Dengan perencanaan sejak awal, Pemkot menargetkan Balikpapan tetap menjadi kota layak huni sekaligus penyangga utama IKN di tengah peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi.***