Balikpapan Siapkan Wajib Sekolah 13 Tahun Mulai 2027, Jadi Strategi Tekan ATS 

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menegaskan rencana penerapan program wajib sekolah 13 tahun yang mulai diberlakukan pada 2027 mendatang. Kebijakan ini dirancang sebagai langkah strategis untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus memperkuat kualitas pendidikan sejak usia dini.

Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan bahwa tahun 2027 akan menjadi momentum penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan. Konsep wajib sekolah 13 tahun tersebut mencakup pendidikan mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sosialisasi program akan dimulai secara masif pada 2026.

“Tahun 2027 itu sudah mulai kami terapkan. Anak-anak di Balikpapan wajib sekolah 13 tahun, dimulai dari pendidikan anak usia dini,” ujarnya, Sabtu (8/11/2025).

Angka ATS Masih Tinggi di Usia 5–6 Tahun

Irfan mengungkapkan, dorongan kebijakan ini lahir dari keprihatinan atas jumlah ATS di Kota Balikpapan yang masih cukup tinggi. Berdasarkan data Disdikbud, terdapat sekitar 2.000 hingga 3.000 anak yang tidak bersekolah, dengan mayoritas berada pada kelompok usia 5–6 tahun.

Kondisi tersebut dinilai mengkhawatirkan, karena usia tersebut merupakan fase emas (golden age) tumbuh kembang anak. Pada rentang usia inilah pembentukan karakter, adab, interaksi sosial, hingga kecerdasan emosional terbentuk.

“Angka ATS kita masih tinggi. Banyak orang tua justru lebih memilih mengarahkan anaknya ke kursus calistung (membaca, menulis, berhitung), padahal itu bukan syarat masuk sekolah,” tegasnya.

Calistung Bukan Tolok Ukur Keberhasilan PAUD

Irfan menekankan bahwa masih banyak orang tua yang salah persepsi mengenai tujuan pendidikan usia dini. Mereka cenderung menjadikan kemampuan calistung sebagai tolok ukur keberhasilan anak sebelum masuk sekolah dasar, padahal hal tersebut bertentangan dengan pendekatan pedagogi modern.

Menurutnya, pendidikan PAUD tidak bertujuan mempercepat kemampuan akademik anak, melainkan mematangkan kesiapan mental, karakter, kognitif, dan keterampilan sosial.

“Yang penting bukan anak bisa membaca atau menulis lebih cepat, tapi bagaimana mereka mampu mengontrol emosi, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Itu fondasi karakter yang harus diperkuat sejak dini,” jelasnya.

Irfan menambahkan, penekanan pada kemampuan akademik dini justru dapat memicu tekanan psikis pada anak, menurunkan minat belajar, hingga menghambat kreativitas mereka ketika memasuki jenjang pendidikan dasar.

Regulasi, Anggaran, dan Kolaborasi Disiapkan

Untuk menyukseskan penerapan wajib sekolah 13 tahun, Disdikbud tengah menyiapkan payung hukum berupa regulasi, pedoman teknis, serta skema dukungan anggaran. Seluruhnya akan disusun secara bertahap bersama pemangku kepentingan pendidikan.

Pemkot juga memastikan akan memperkuat kapasitas lembaga PAUD, mulai dari peningkatan kompetensi guru, standarisasi sarana prasarana, hingga monitoring berkelanjutan.

“Pemerintah tidak ingin kebijakan ini sekadar formalitas. Pelaksanaan harus dibarengi peningkatan kualitas layanan pendidikan, termasuk pemerataan akses bagi semua anak,” ujarnya.

Program ini akan melibatkan berbagai instansi dan organisasi, di antaranya Forum PAUD, Himpaudi, IGTKI, hingga forum-forum pendidikan seperti Forum Adiwiyata yang selama ini aktif menguatkan karakter dan kepedulian lingkungan di sekolah. Selain itu, kolaborasi dengan kecamatan, kelurahan, RT, serta organisasi masyarakat akan diperkuat untuk memaksimalkan sosialisasi ke lapisan keluarga.

Dorong Pemerataan Akses dan Kesempatan Belajar

Disdikbud menargetkan, dengan diterapkannya program wajib sekolah 13 tahun, tidak ada lagi anak Balikpapan yang tertinggal dalam akses pendidikan. Pemerintah juga akan memperhatikan kondisi warga prasejahtera agar kebijakan tidak menimbulkan beban baru bagi keluarga.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi anak-anak Balikpapan yang tertinggal dari pendidikan. Semua harus mendapat kesempatan yang sama sejak usia dini,” pungkas Irfan.***