Balikpapan Tuan Rumah Rakorwil P2DD 2026, Targetkan 100 Persen Transaksi Daerah Digital

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com – Bayar pajak daerah tanpa antre, belanja pemerintah lebih cepat, dan layanan publik makin transparan. Itulah arah besar yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Timur P2DD 2026 yang digelar di Balikpapan, Kamis (12/2/2026).

Balikpapan menjadi tuan rumah pertemuan penting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku hingga Papua.

Rakorwil ini menegaskan komitmen percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), mulai dari pajak dan retribusi daerah (PDRD), belanja daerah, hingga layanan publik.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji yang membuka kegiatan tersebut menegaskan digitalisasi bukan sekadar mengikuti tren.

“Digitalisasi ini soal transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat,” tegasnya.

Artinya, masyarakat tidak lagi harus bergantung pada pembayaran manual yang rawan antre dan keterlambatan pencatatan.

Dampaknya Sudah Terlihat: PDRD Naik 17,66 Persen

Langkah digitalisasi yang dilakukan daerah ternyata sudah menunjukkan hasil.

Pada 2025, perluasan kanal pembayaran digital untuk layanan PDRD telah mencapai 95 persen. Dampaknya, realisasi PDRD meningkat hingga 17,66 persen.

Angka ini bukan sekadar statistik. Kenaikan pendapatan daerah berarti ruang fiskal lebih kuat untuk membiayai pembangunan jalan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur pendukung IKN.

Bagi warga, dampaknya terasa dalam bentuk layanan yang lebih cepat dan sistem pembayaran yang lebih praktis.

Rakorwil digelar secara hybrid dan diikuti pimpinan daerah dari berbagai provinsi kawasan timur Indonesia.

Dari Balikpapan hadir secara daring Pj Sekretaris Kota Agus Budi Prasetyo. Sekda Kabupaten Paser Katsul Wijaya dan Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar juga mengikuti secara online.

Sementara di lokasi hadir Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Kota Balikpapan Andi Muhammad Yusri Ramli, Kepala BPPDRD Kota Balikpapan Idham, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Ali Nour Muhamad.

Sebagai kota penyangga IKN, Balikpapan dipandang memiliki peran strategis dalam memastikan sistem keuangan daerah semakin modern dan terintegrasi.

Tiga Fokus Besar TP2DD 2026

Ada tiga fokus utama pengembangan TP2DD tahun ini:

• Penguatan monitoring dan evaluasi melalui koordinasi rutin seperti High Level Meeting.
• Pembaruan roadmap dan percepatan belanja daerah, termasuk penggunaan Kartu Kredit Indonesia untuk segmen pemerintah daerah.
• Integrasi data dan optimalisasi kanal pembayaran digital, serta penguatan peran BPD dalam infrastruktur layanan publik.

Selain itu, Rakorwil juga dirangkai dengan program Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) P2DD guna meningkatkan kapasitas SDM daerah.

Digitalisasi transaksi daerah bukan hanya soal teknologi. Ini tentang membangun kepercayaan publik.

Ketika pajak dibayar secara digital, pencatatan lebih rapi. Jika belanja daerah terekam sistem, pengawasan lebih mudah. Juga ketika layanan publik bisa diakses non-tunai, masyarakat lebih nyaman.

Melalui Rakorwil ini, TP2DD Balikpapan, Paser, dan Penajam Paser Utara diharapkan mampu mempercepat langkah menuju target 100 persen transaksi daerah berbasis digital pada 2026.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat kemandirian fiskal daerah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia secara berkelanjutan.