Banggar DPR RI Tolak Usul JK Pangkas Subsidi BBM: Jangan Orang Miskin Terus yang Diutak-atik

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan sikap tegas menolak usulan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai solusi menekan defisit anggaran negara.

Pernyataan ini merupakan respons langsung terhadap saran Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), yang meminta pemerintah mengevaluasi subsidi demi efisiensi utang.

Said menilai, menjadikannya subsidi masyarakat kecil sebagai target utama setiap kali harga minyak dunia melonjak adalah kebijakan yang tidak adil.

Soroti LPG 3 Kg: Pakai Retina Mata dan Sidik Jari

Alih-alih menyentuh subsidi BBM, Politisi PDI Perjuangan ini mendesak pemerintah untuk fokus pada transformasi skema subsidi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran (targeted). Menurut hitungan Banggar, dari pagu 8,6 juta, sebenarnya hanya 5,4 juta yang benar-benar berhak menerima.

“Caranya bukan semata-mata pemerintah punya data sentral, tapi lakukanlah dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak. Jangan sia-sia menghambur-hamburkan anggaran,” ujar Said di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (6/4/2026), dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.

Sentil Harga Non-Subsidi dan Dampak Inflasi

Said mempertanyakan mengapa beban ekonomi selalu dibebankan kepada masyarakat miskin, sementara produk energi non-subsidi yang mengikuti harga keekonomian pasar belum ditinjau kenaikannya.

“Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik? Kalau mau diotak-atik, ya yang sudah dijual di pasar dengan harga keekonomian, itu lebih make sense,” tegasnya. Namun, ia mengingatkan agar setiap langkah tetap memperhitungkan dampak inflasi yang bisa merembet ke segala sektor.

Ia pun meminta publik dan pemerintah tetap tenang menghadapi volatilitas harga minyak internasional akibat konflik geopolitik. “Jangan kayak kebakaran jenggot seakan-akan besok langit akan runtuh,” pungkasnya.

Argumen Jusuf Kalla: Kurangi Subsidi untuk Tekan Utang

Sebelumnya, Jusuf Kalla menyarankan pemerintah untuk berani mengambil langkah tidak populer dengan menaikkan harga melalui pengurangan subsidi. JK beralasan bahwa harga BBM yang murah saat ini membuat masyarakat tidak cenderung berhemat, yang pada akhirnya memicu kemacetan dan pembengkakan utang negara.

“Kalau harga murah seperti sekarang, orang tidak cenderung berhemat. Di samping itu, subsidi akan meningkat terus, maka utang naik terus,” kata JK menanggapi krisis energi dampak eskalasi konflik di Timur Tengah.