BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Masih dalam rangkaian memperingati Hari Perumahan Nasional (Hapernas) tahun 2022, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan Pembukaan IKN Property Expo yang dilaksanakan di BSCC Dome, Sabtu (20/8/2022).
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto saat membacakan sambutan tertulis Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat membuka Pameran IKN Properti Expo 2022 di Balikpapan.
Iwan menerangkan, Peringatan Hapernas harus menjadi pemacu semangat para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk mewujudkan hunian layak dan terjangkau untuk semua.
IKN Properti Expo yang juga bagian dari rangkaian Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) tahun 2022 ini dapat menjadi refleksi bersama untuk kita meningkatkan upaya dan sinergi dalam mewujudkan penyediaan perumahan layak huni dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya penyediaan perumahan di kawasan Ibu Kota Negara yang baru agar mampu mewujudkan Indonesia yang pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.
Kementerian PUPR, imbuhnya, berharap pasar properti di Indonesia dapat tumbuh dan terus meningkat di masa mendatang. Di samping itu, ajang ini saya harap dapat memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui jenis properti yang ditawarkan dan dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk memilih rumah yang diinginkan serta membuka peluang bagi perbankan, pelaku pembangunan, serta Pemerintah Daerah untuk mengetahui daya serap pasar perumahan.
Pada kesempatan itu, Kementerian PUPR juga ingin memberi apresiasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan atas terselenggaranya rangkaian acara IKN Properti Expo Tahun 2022 yang sekaligus menjadi salah satu rangkaian dari peringatan Hapernas 2022. Pada tahun ini Peringatan Hapernas mengangkat tema “Kolaborasi Wujudkan Hunian Layak dan Terjangkau Untuk Semua”.
Lebih lanjut, Iwan menambahkan, sektor properti merupakan sektor masih tumbuh positif di tengah masa pandemi Covid-19
Berdasarkan data BPS, Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 tumbuh sebesar 5,01 persen (year-on-year). Di antara pertumbuhan tersebut, perumahan yang masuk ke dalam sektor real estate atau properti merupakan sektor yang tumbuh positif sebesar 3,78 persen.
“Sektor properti memiliki “multiflier effect” dapat menghidupkan 174 subsektor industri lain seperti pabrik material bahan bangunan, transportasi, lembaga pembiayaan seperti Bank, Koperasi, financial technologi, maupun sektor furniture, hingga perdagangan makanan yang akan dapat mempercepat dan membantu program Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” katanya.
Kepala Disperkim Kota Balikpapan, Arfiansyah mengatakan, hari ini merupakam kegiatan utama daripada rangkaian hari perumahan nasional (Hapernas) tahun 2022 di Kota Balikpapan, ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilalsanakam bersama dKementerian PUPR salah satunya akan menuju ke lokasi IKN.
“Malam nanti di Novotel akan ada kegiatan talkshow dan minggu pagi diawali senam bersama, sekitar Pukul 09.00 wita minggu akan dilakukan penanaman pohon dipintu masuk Tol Balsam arah pintu masuk manggar,” ujar Arfiansyah disela-sela kegiatan.
Kata Arfi biasa Arfiansyah disapa, secara umum tujuan Hapernas ini sebagai ajang pemulihan ekonomi pacsa pandemi Covid-19 dengan melalui sektor perumahan, di harapkan perumahan mulai bangkit.
“Untuk di BSCC Dome kegiatan selain ekspo juga melibatkan pelaku UMKM mulai, ekspo ada 68 stan juga ada pelaku UMKM 78 stan yang sudah terisi 90 persen,” aku Arfi.
Sementara itu, Kadis PUPR PERA Kaltim A.M Fitra Firnanda mengatakan, selisih antara jumlah rumah tangga dan jumlah rumah, artinya rumah tangga yang tidak memiliki rumah disebut blacklog
“Setidaknya ada 15 ribu untuk perbaikan rumah tidak layak huni atau rehap setiap tahunnya 5 ribu, bantuan dari Pemprov ada Rp 25 juta satu unit rumah diperbaiki,” ujar Fitra.
Apalagi Sesuai UU nomor 23 tahun 2014 kewenangan pemda untuk penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak ada, kecuali korban bencana alam sama masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dan rumah yang masuk kategori kumuh.
“Kalau penyediaan dan pembiayaan MBR secara keseluruhan dipegang oleh Kementerian PUPR,” akunya.
“Tapi pemprov selain penyedian MBR,ada pergub 27 melalui CSR salah satu upaya mengatasi backlog,” tambahnya.
Sedangkan terkait pekerja yang harus bersertifikasi saarlt bekerja di IKN, harus dipahami jika sertifikasi tenaga kerja itu ada pembagian kewenangan, kalau tenaga terampil kewenangan ada di kabupaten kota, tenaga ahli kewenangan ada di provinsi, kalau pusat bisa kemana saja.
“Yang jadi masalah di Kaltim defisit sertifikasi tenaga terampil masih 65 ribu yang sudah memiliki dari 100 ribu tenaga terampil,” pungkasnya.
Comments
comments
