Bansos PKH, BPNT, & BLT Tahap 1 Cair Februari 2026: Simak Cara Cek Status Penerima via NIK KTP

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bahwa penyaluran Bansos Tahap 1 Tahun 2026 akan dimulai pada Februari 2026.

Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat kurang mampu serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar di awal tahun.

Penyaluran periode ini akan dilakukan secara intensif dengan pengawasan ketat melalui sistem validasi data berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjamin ketepatan sasaran.

Daftar Bantuan yang Cair Februari 2026

Terdapat tiga jenis bantuan utama yang dijadwalkan cair serentak pada tahap pertama ini:

• PKH (Program Keluarga Harapan): Bantuan bersyarat untuk keluarga prasejahtera.
• BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai): Bantuan sembako untuk kebutuhan pangan.
• BLT (Bantuan Langsung Tunai): Bantuan tambahan untuk mendukung stabilitas ekonomi warga.

Validasi Ketat: Mencegah Salah Sasaran

Pemerintah mempertegas proses validasi guna meminimalisir masalah klasik dalam penyaluran bantuan. Proses ini bertujuan untuk menghapus penerima ganda, mengoreksi data warga yang sudah tidak layak menerima, serta memastikan bantuan tidak salah sasaran.

Panduan Cek Penerima Bansos Online via HP

Masyarakat dapat memantau status kepesertaan mereka secara mandiri menggunakan NIK KTP melalui langkah-langkah berikut:

1. Akses Situs Resmi: Buka browser dan masuk ke laman cekbansos.kemensos.go.id.
2. Isi Domisili: Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa sesuai alamat KTP.
3. Input Data Identitas: Masukkan Nama Lengkap sesuai KTP dan ketikkan NIK KTP Anda.
4. Verifikasi: Selesaikan kode Captcha yang muncul.
5. Cari Data: Klik tombol “Cari Data”. Jika terdaftar, layar akan menampilkan jenis bantuan serta periode pencairannya.

Keamanan Data & Pengaduan

Kemensos mengimbau masyarakat untuk hanya menggunakan tautan resmi guna menghindari penipuan atau pencurian data pribadi. Jangan pernah memberikan NIK, foto KTP, atau kode OTP kepada pihak tidak resmi.

Bagi warga yang merasa berhak namun tidak terdaftar, disarankan untuk segera melapor ke Dinas Sosial setempat atau melalui kantor desa/kelurahan untuk dilakukan verifikasi ulang data dalam DTKS. /suara.com