Baru 11 Persen Warga Balikpapan Nikmati Sanitasi Aman, Permukiman Pesisir Paling Terdampak

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Akses sanitasi aman di Balikpapan masih jauh dari ideal. Data Pemkot menunjukkan baru sekitar 11 persen warga yang menikmatinya, sebagian besar di wilayah pesisir. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Balikpapan mulai melibatkan Forum Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran (PRIMA) secara lebih aktif dalam perencanaan dan penganggaran air dan sanitasi.

Di kawasan pesisir Balikpapan, persoalan air bersih dan sanitasi bukan hal baru. Banyak keluarga masih bergantung pada sumber air terbatas, sementara fasilitas sanitasi layak belum menjangkau seluruh permukiman padat.

Perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak karena berperan langsung mengurus kebutuhan air, kebersihan rumah, hingga kesehatan anak.

Kepala Bappeda Kota Balikpapan, Murni menyebut, perempuan memiliki pengalaman langsung menghadapi persoalan air dan sanitasi di tingkat rumah tangga.

“Perempuan tahu betul kesulitan akses air bersih dan sanitasi. Karena itu keterlibatan mereka penting agar anggaran yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” ujarnya, Kamis (5/2/2026).

Momentum Forum Multipihak 

Isu ini mengemuka dalam Multi-Stakeholder Forum Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran Air dan Sanitasi yang digelar di Balikpapan. Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, DPRD, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, hingga komunitas pesisir.

Tujuannya satu: menyamakan langkah memperbaiki layanan air minum, sanitasi, dan kebersihan (WASH), terutama di wilayah pesisir.

Angka Bicara: Tantangan Nyata Kota

Pemkot mencatat:

1. Akses sanitasi aman: ±11,4 persen

2. Target nasional 2029: 30 persen

3. Cakupan air minum: >77 persen

4. Pengelolaan sampah: 27,3 persen (target 38 persen di 2029).

Selain itu, masih terdapat 135,62 hektare kawasan permukiman kumuh, mayoritas berada di wilayah pesisir Balikpapan.

Kolaborasi Jadi Kunci

Menurut Murni, persoalan ini tidak bisa diselesaikan satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dan penganggaran yang lebih efisien serta inklusif, khususnya untuk kawasan yang selama ini tertinggal.

“Forum ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan memperkuat koordinasi, terutama bagi wilayah pesisir yang membutuhkan perhatian lebih,” katanya.

Melalui pendekatan yang lebih responsif gender, Pemkot Balikpapan berharap kebijakan air dan sanitasi ke depan benar-benar berdampak pada kualitas hidup warga.

Dengan perempuan dilibatkan sejak tahap perencanaan anggaran, layanan air bersih dan sanitasi di Balikpapan diharapkan semakin merata, berkelanjutan, dan mendukung kenyamanan kota bagi semua.***