Baru Diluncurkan, Sertifikat Kekayaan Intelektual Bisa Dijaminkan untuk Pinjaman Kredit di Bank

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas / Kemenkum

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Kementerian Hukum (Kemenkum) telah meluncurkan program Pemberian Kredit bagi Usaha Mikro dan Kecil berbasis Kekayaan Intelektual (KI).

Program ini memungkinkan pelaku usaha mendapatkan akses permodalan dari perbankan dengan menjaminkan sertifikat KI, khususnya sertifikat merek.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan program ini merupakan terobosan besar untuk mendorong ekonomi kreatif agar lebih produktif dan berdaya saing.

“Mulai hari ini, sertifikat Kekayaan Intelektual tidak hanya dipajang di dinding. Ia adalah aset produktif yang dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman,” ujar Supratman

Akses Permodalan untuk UMKM Kreatif

Tahap awal, skema pembiayaan ini berlaku untuk UMKM pemilik sertifikat merek. Selanjutnya akan diperluas mencakup Paten, Desain Industri, hingga Hak Cipta, membuka jalan bagi inovator dan kreator di seluruh pelosok negeri untuk memperoleh permodalan lebih mudah.

“Kita menjadi negara ke-15 di dunia dan yang ke-3 di ASEAN—setelah Singapura dan Malaysia—yang mengakui sertifikat KI sebagai kolateral pinjaman,” kata Supratman.

KI sebagai Instrumen Ekonomi Strategis

Menurut Supratman, pengelolaan KI yang profesional akan memperkuat daya saing ekonomi berbasis pengetahuan, sekaligus meningkatkan citra Indonesia di kancah internasional.

“Negara yang mampu mengelola kekayaan intelektualnya dengan baik akan unggul dalam menarik investasi, memperkuat posisi tawar dagang, dan menciptakan nilai tambah tinggi,” tegasnya.

Inisiatif Global: ‘Protokol Jakarta’

Tak berhenti di situ, Indonesia juga tengah mendorong inisiatif global lewat penyusunan ‘Protokol Jakarta’—sebuah skema pengelolaan royalti internasional di era platform digital.

“Kami menggandeng seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan Protokol Jakarta. Saya sendiri akan menyampaikannya ke WIPO di Jenewa. Ini bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk negara-negara berkembang lainnya,” papar Supratman. /Kemenkum