Bendera One Piece Bukan Simbol Separatis, Jangan Respons Berlebihan

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, angkat suara soal maraknya pengibaran bendera bergambar tengkorak bertopi ala tokoh animasi One Piece di berbagai daerah di Indonesia. Ia menegaskan bahwa fenomena tersebut tidak bisa disamakan dengan tindakan melecehkan simbol negara ataupun simbol separatisme.

“Selama tidak melecehkan bendera Merah Putih—misalnya dengan menempelkan simbol One Piece di atasnya—maka itu bukan pelanggaran serius. Apalagi, saya lihat pengibarannya pun berada di bawah bendera nasional,” ujar Willy dalam keterangannya, dikutip dari laman DPR.

Fenomena Budaya Pop Jangan Direspons Seperti Ancaman Negara

Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengajak publik untuk menyikapi fenomena ini secara proporsional dan bijak. Menurutnya, banyak ekspresi anak muda yang terkesan provokatif, namun sebenarnya lahir dari kegelisahan, idealisme, dan semangat menggugat ketidakadilan.

“Membunuh nyamuk tak perlu pakai granat. Respons negara harus cerdas, jangan terjebak provokasi. Ini ekspresi kultural, bukan ideologi makar,” tegasnya.

Willy menilai ekspresi semacam itu justru menjadi penanda bahwa negara perlu hadir lebih kuat dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan. Jika itu tercapai, maka simbol-simbol protes seperti bendera One Piece pun tidak akan menarik perhatian.

“Kalau negara hadir dengan adil dan sejahtera, maka bendera One Piece pun tak akan digubris. Gugatan itu tak lagi relevan,” imbuhnya.

Jangan Reaktif, Buka Ruang Dialog untuk Generasi Muda

Menanggapi usulan penindakan terhadap pengibaran bendera tersebut, Willy menolak pendekatan represif. Ia menilai bahwa yang diperlukan bukan razia atau pelarangan, melainkan pembukaan ruang dialog dan ekspresi yang sehat bagi generasi muda.

“Kalau kanal-kanal dialog tersumbat, ekspresi liar jadi tak terhindarkan. Jangan sampai negara hanya sibuk berkuasa, tapi lupa merawat ruang komunikasi,” katanya.

Willy juga berpesan agar publik tetap berpikir jernih dan tidak gegabah menyikapi berbagai ekspresi sosial.

“Menggugat ketidakadilan itu bagus. Tapi jangan sampai salah alamat. Indonesia ini rumah kita. Kalau ada tikus di rumah, jangan rumahnya yang dibakar,” pungkasnya. / DPR