Bertemu Komisi XII DPR, Gubernur Kaltim Sampaikan Kekhawatiran Soal Rencana Pemangkasan TKD

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud kembali menegaskan sikap pemerintah provinsi terkait rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.

Aspirasi tersebut ia sampaikan langsung kepada Komisi XII DPR RI dalam pertemuan di Harum Resort Balikpapan, pada Rabu (26/11/2025), yang juga dihadiri jajaran anggota dewan serta perwakilan masyarakat Kaltim.

Dalam forum itu, Rudy menilai bahwa rencana pemangkasan TKD berpotensi melemahkan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai program pembangunan yang selama ini bertumpu pada dua sumber utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan TKD. Ia menggambarkan hubungan tersebut dengan analogi sederhana.

“Dua kaki ini adalah penyangga seluruh tubuh. Kalau satu kaki dipotong, otomatis jalannya bisa jadi pincang,” tegasnya di hadapan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya.

Menurut Rudy, kebijakan yang berkaitan dengan arus anggaran ke daerah perlu didudukkan secara lebih komprehensif, terlebih bagi provinsi yang menjadi lumbung sumber daya alam seperti Kalimantan Timur.

Dia menilai bahwa justru dukungan fiskal harus diperkuat untuk memastikan pembangunan berjalan merata, terutama di wilayah perbatasan dan daerah penghasil.

“Kalau mau jalannya normal, seharusnya tidak dipangkas. Justru supaya daerah bisa berlari kencang, TKD itu harus ditambah,” ujarnya, disambut tepuk tangan perwakilan Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (FARKT) yang dipimpin Vendi Meru.

Forum tersebut hadir menyerahkan aspirasi masyarakat terkait ketimpangan pembangunan antara pusat kota dan kawasan pinggiran.

Rudy juga menyoroti dana bagi hasil (DBH) migas, pertambangan, dan kehutanan sebagai instrumen penting keadilan fiskal. Ia menekankan bahwa daerah penghasil selayaknya merasakan dampak nyata dari pemanfaatan sumber daya alam.

“DBH jangan dipangkas, melainkan diperkuat demi kesejahteraan rakyat di daerah penghasil,” tandasnya. / ADV Diskominfo Kaltim