BPBD Balikpapan Ajak Sektor Swasta Perkuat Bantuan Kemanusiaan di 2026

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan mendorong sektor swasta mengambil peran lebih besar dalam mendukung penanganan bencana pada tahun 2026. 

Dorongan ini muncul sebagai respons atas kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang turut berdampak pada pengurangan alokasi penanganan darurat. Di tengah tantangan tersebut, pemerintah menilai dukungan dunia usaha sangat penting untuk menjaga kapasitas layanan kemanusiaan tetap optimal.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Balikpapan, Bambang Subagya menyebut kolaborasi lintas sektor merupakan kebutuhan mendesak. Mengingat Balikpapan memiliki sejumlah wilayah yang kerap terdampak banjir, tanah longsor hingga kebakaran permukiman, kebutuhan akan bantuan kemanusiaan tidak pernah surut.

“Saya mengajak sektor swasta untuk berlomba-lomba membantu masyarakat terdampak bencana. Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, dan kami tidak bisa bekerja sendirian,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).

Bambang menegaskan bahwa meski BPBD tetap berupaya menjaga kesiapan layanan darurat, efisiensi anggaran membuat penentuan prioritas menjadi lebih ketat. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk membangun kemitraan strategis dengan perusahaan agar mereka turut terlibat dalam penguatan kesiapsiagaan. Dunia usaha dinilai memiliki sumber daya yang mampu mempercepat respons darurat serta meningkatkan efektivitas perlindungan warga.

“Kami tetap menjalankan tugas perlindungan masyarakat, tetapi kami perlu dukungan konkret. Dunia usaha memiliki sumber daya yang bisa mempercepat respons dan meningkatkan kesiapsiagaan,” jelasnya.

Ia menjelaskan kontribusi swasta dapat berupa penyediaan logistik darurat, bantuan peralatan, dukungan armada transportasi, hingga keterlibatan dalam edukasi kebencanaan. BPBD juga mendorong perusahaan menyalurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) secara lebih terarah sehingga benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak.

“Bantuan tidak harus selalu dalam bentuk dana. Peralatan evakuasi, paket logistik, bahkan tenaga relawan perusahaan sangat membantu percepatan penanganan,” tambahnya.

Untuk memastikan sinergi berjalan baik, BPBD Balikpapan membuka mekanisme kerja sama yang transparan dan terukur. Perusahaan diharapkan dapat menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan lapangan, sementara BPBD memastikan setiap bantuan digunakan secara tepat dan akuntabel. Selain itu, masyarakat juga diimbau terus meningkatkan kewaspadaan melalui kesiapsiagaan mandiri.

“Ketahanan bencana harus dibangun secara kolektif. Kami terus mengedukasi warga agar siap menghadapi potensi bencana. Pemerintah, swasta dan masyarakat harus bergerak bersama,” ujarnya.

Bambang menegaskan bahwa upaya penanggulangan bencana tidak boleh melemah meski pemerintah menghadapi efisiensi anggaran. Ia melihat tahun 2026 sebagai momentum memperluas kerja sama kemanusiaan di Kota Balikpapan.

“Kami mengajak semua pihak melihat penanganan bencana sebagai tanggung jawab bersama. Jika sektor swasta terlibat aktif, Balikpapan akan memiliki ketahanan bencana yang lebih kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.***