BPJS Kesehatan Perluas Kolaborasi Akademik, Perkuat Ketahanan Pembiayaan JKN

JAKARTA,Inibalikpapan.com — BPJS Kesehatan terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi guna meningkatkan kualitas pemodelan aktuaria sebagai fondasi kebijakan berbasis data dalam menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Upaya tersebut diwujudkan melalui Puncak Grand Final Lomba Pemodelan Aktuaria Tahun 2025 yang mempertemukan praktisi, regulator, dan akademisi, Rabu (17/12/2025).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengatakan cakupan kepesertaan JKN yang telah menjangkau lebih dari 284,11 juta jiwa atau melampaui 98 persen populasi Indonesia. Harus diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang semakin presisi dan berbasis analisis mendalam.

“Skala Program JKN yang sangat besar membawa tantangan yang juga semakin kompleks. Peningkatan pemanfaatan layanan, perubahan profil penyakit. Serta dinamika kebutuhan pembiayaan menuntut analisis aktuaria yang kuat dan berkelanjutan,” ujar Ghufron.

Menurutnya, data yang dikelola BPJS Kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi merupakan aset strategis untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Pemodelan aktuaria berperan penting dalam memperkirakan risiko, menilai kecukupan dana, serta menjaga ketahanan finansial Dana Jaminan Sosial Kesehatan.

Melalui lomba pemodelan aktuaria tersebut, BPJS Kesehatan mendorong keterhubungan antara pengembangan ilmu aktuaria di perguruan tinggi dengan kebutuhan nyata pengelolaan jaminan sosial kesehatan.

“Kami ingin ide-ide pemodelan dari kampus tidak berhenti di ruang akademik, tetapi dapat dikembangkan bersama untuk memperkuat pengelolaan Dana Jaminan Sosial,” katanya.

Ghufron juga menyampaikan apresiasi kepada para peserta, dosen pembimbing, dewan juri, serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Termasuk Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas.

Sebanyak 47 karya dari 27 perguruan tinggi, mulai dari jenjang S1 hingga S3, turut berpartisipasi dalam lomba tersebut. Seluruh karya terpilih akan ditindaklanjuti untuk pengembangan lebih lanjut sebagai bagian dari kemitraan berkelanjutan dengan dunia akademik.

“Ini menjadi awal kolaborasi jangka panjang dalam merumuskan rekomendasi kebijakan, khususnya terkait keberlanjutan pembiayaan, kepatuhan peserta, dan pengelolaan risiko JKN,” tuturnya.

Kebijakan Publik dan Keadilan Sosial

Sementara itu, Anggota DJSN Nikodemus Beriman Purba menilai pemodelan aktuaria sebagai instrumen krusial dalam menjawab tantangan JKN yang bersifat multidimensi. Ia menyebut persoalan JKN tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial. Tetapi juga kebijakan publik dan keadilan sosial.

“Saat ini masih terdapat ketidakseimbangan antara iuran dan beban klaim yang tercermin dari rasio yang belum ideal. Selain itu, meningkatnya prevalensi penyakit katastropik turut menekan pembiayaan,” jelas Nikodemus.

Ia menekankan pentingnya pemodelan aktuaria multi-skenario untuk mengantisipasi berbagai risiko di masa depan. Menurutnya, hasil kajian dari lomba ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi BPJS Kesehatan dalam menyusun arah kebijakan JKN.***