BPKP Kaltim Soroti Ketidakefisienan Anggaran, Minta Pengawasan Pembangunan Jalan Diperketat

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Langkah ini dinilai krusial agar setiap program, khususnya yang berkaitan dengan prioritas nasional, dapat berjalan efektif dan efisien.

Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Edy Suharto, menyebut pihaknya memberi perhatian serius pada sejumlah sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, hingga pengentasan kemiskinan.

“Kami melakukan evaluasi untuk memastikan perencanaan dan penganggaran itu nantinya bisa efektif dan efisien,” ujar Edy saat menjadi pembicara dalam diskusi mutu jalan investasi jangka panjang, Jumat (19/9/2025).

Edy menyoroti praktik ketidakefisienan penggunaan anggaran di daerah. Misalnya, kegiatan pembangunan jalan yang justru lebih banyak dialokasikan untuk biaya rapat, perjalanan dinas, dan konsumsi, sehingga tidak berhubungan langsung dengan output pembangunan.

Dari hasil evaluasi, BPKP kemudian memberikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan daerah. Rekomendasi tersebut meliputi revisi indikator kegiatan, penyesuaian anggaran, hingga pengalihan pos belanja agar lebih tepat sasaran.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan provinsi, Edy menekankan pentingnya peran Inspektorat untuk aktif mengawasi proses pelaksanaan di lapangan. “Dalam pengawasan ada probity audit atau audit kejujuran. Inspektorat dapat melakukan pengawasan langsung di lapangan saat pelaksanaan pembangunan, dan itu tidak dibatasi,” tegasnya.

Menurut Edy, aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) memiliki peran vital dalam memperkuat tata kelola, pengelolaan risiko, serta pengendalian internal. Karena itu, BPKP terus mendorong pemerintah daerah agar disiplin dalam menjamin tercapainya sasaran program prioritas maupun program unggulan Presiden.

Ia juga mengingatkan bahwa alokasi APBD untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, yang porsinya sangat dominan, harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

“Kami meminta semua pihak yang terlibat dalam pembangunan agar mematuhi aturan tata kelola dan pengendalian internal. Kalau itu diterapkan dengan baik, tujuan pembangunan akan tercapai, dan dampaknya akan terasa di berbagai sektor,” pungkasnya. / Pemprov Kaltim