BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Meyer Simanjuntak menuntut Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono 12 tahun penjara dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Jumat (20/5/2022).
Dalam sidang JPU juga menuntut Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono membayardenda sebesar Rp 700 juta yang jika tidak bayarkan akan diganti dengan kurungan selama enam bulan.
Seperti diketahui, Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono terseret kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam berbagai proyek yang melibatkan tiga perusahaan miliknya pada kurun waktu 2017 hingga 2018.
Jaksa juga meminta hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa.uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 26,02 miliar yang jika tidak dibayarkan 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan kurungan selama 5 tahun.
JPU menyatakan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan pertama dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan kedua.
Adapun dalam pertimbangannya, jJPU menilai terdakwa dengan kewenangan yang dimilikinya seharusnya berperan aktif dalam mencegah praktik korupsi, namun tidak dilakukan dan justru terdakwa terlibat dalam melanggengkan praktik korupsi.
“Terdakwa tidak mengakui perbuatannya,” kata jaksa dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Rochmad tersebut.
Dalam sidang yang digelar secara hibrid tersebut, diadili pura orang kepercayaan Budhi Sarwono, Kedy Afandi. Jaksa menuntut Kedy dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp700 juta.
Atas tuntutan tersebut, hakim memberi kesempatan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan pembelaan pada sidang pekan depan.
Budhi Sarwono didakwa menerima suap Rp18,7 miliar dan gratifikasi Rp7,5 miliar dari berbagai proyek yang diduga melibatkan tiga perusahaan miliknya. Berbagai proyek infrastruktur jalan tersebut dibiayai dengan APBD 2017 dan 2018.
Suara.com
Comments
comments
