BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kini menghadapi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.  Penyusutan signifikan pada pendapatan transfer dalam perubahan nota keuangan APBD 2026 membuat ruang fiskal kota semakin terbatas. Situasi ini menuntut pemerintah daerah berinovasi dalam menggali pendapatan asli daerah (PAD) agar pelayanan publik dan program prioritas tetap berjalan. Dalam revisi yang […]

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Penghargaan TP2DD Kota Terbaik 2025 untuk Kawasan Kalimantan yang diterima Pemerintah Kota Balikpapan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 mendapat apresiasi khusus dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan.  Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam memperkuat digitalisasi, terutama pada […]

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat strategi untuk menekan angka tunggakan pajak daerah, terutama PBB-P2, melalui berbagai kebijakan keringanan yang dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  Tahun 2025, Pemkot melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) kembali mempertimbangkan penundaan penyesuaian tarif PBB-P2 demi menjaga kemampuan warga dalam memenuhi kewajiban pajak. Kepala […]

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com  – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menghadapi tantangan fiskal baru dalam perubahan nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.  Pendapatan transfer yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp2,25 triliun harus direvisi menjadi Rp1,36 triliun. Penurunan ini menjadi sinyal perlunya penyesuaian strategi fiskal daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan kota. Salah satu penurunan terbesar terlihat pada […]

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk menekan angka tunggakan pajak daerah secara signifikan pada tahun 2026.  Sejumlah langkah strategis disiapkan pemerintah daerah, salah satunya dengan memperketat mekanisme pemanggilan terhadap Wajib Pajak (WP) yang belum memenuhi kewajibannya. Kebijakan ini dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas fiskal daerah […]