Cegah Main Hakim Sendiri, Ahmad Sahroni Minta Polisi Responsif Laporan Warga: Jangan Ada Pembiaran Kriminal

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, memberikan peringatan keras kepada aparat kepolisian untuk lebih responsif dalam menanggapi laporan masyarakat. Hal ini menyusul maraknya fenomena vandalisme hingga aksi main hakim sendiri yang dilakukan warga di berbagai daerah belakangan ini.

Sahroni menilai, tindakan anarkis masyarakat sering kali dipicu oleh rasa frustrasi akibat lambannya penanganan hukum oleh aparat di lapangan.

Frustrasi Warga Picu Pelemparan Petasan ke Toko Obat Terlarang

Fenomena ini terlihat dari beberapa kejadian, termasuk aksi pelemparan petasan hingga penyerangan terhadap pihak yang diduga melanggar hukum, seperti toko penjual obat terlarang jenis Tramadol.

“Aksi main hakim sendiri memang tidak bisa dibenarkan, tetapi terkadang itu disebabkan oleh rasa frustrasi masyarakat karena sikap aparat yang kurang tanggap. Masyarakat sudah geram, namun laporan tidak segera ditindaklanjuti,” ujar Sahroni dalam keterangan resminya, Senin (23/3/2026).

Politisi Fraksi NasDem ini bahkan menyinggung potensi adanya oknum yang melakukan “main mata” atau deal-dealan dengan pelaku kriminal, yang memicu kemarahan publik hingga berujung pada tindakan vandalisme.

Kapolres Jakpus: Percayakan Penindakan pada Polisi

Menanggapi situasi tersebut, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P Hutagalung, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan penindakan tegas terhadap peredaran obat terlarang, khususnya di kawasan Tanah Abang.

“Tidak perlu main hakim sendiri, percayakan kepada kami, pasti kami tindak tegas. Siapapun orangnya, pasti kita tindak,” kata Kombes Reynold di Polres Metro Jakarta Pusat. Ia mengonfirmasi bahwa pelaku penjualan Tramadol di Tanah Abang sudah diamankan dan diproses hukum.

Sinergi, Bukan Aksi Sendiri

Ahmad Sahroni mendorong kepolisian untuk merangkul warga yang memiliki informasi terkait tindak kejahatan, bukan justru membiarkan mereka bergerak sendiri. Sinergi yang kuat antara masyarakat dan kepolisian dinilai menjadi kunci agar penegakan hukum berjalan efektif tanpa mengorbankan kondusivitas wilayah.

“Saya minta aparat cepat tanggap. Laporan masyarakat itu justru sangat membantu kinerja aparat. Jangan sampai masyarakat merasa harus bertindak sendiri karena laporannya diabaikan,” pungkas pimpinan komisi yang membidangi hukum dan keamanan tersebut. / DPR