BALIKPAPAN, Inibalikpapan – Pasca Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Balikpapan, KPU Kota Balikpapan, Bawaslu Kota Balikpapan dan Polresta Balikpapan pada 18 September 23019 lalu, rupanya hingga kini anggaran Pilkada Balikpapan 2020 belum juga cair.
Padahal, seharusnya setelah 14 harih penandatangangan NPHD yang dilakukan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha, Ketua Bawaslu Balikpapan Agustan dan Kapolresta Balikpapan AKBP Wiwin Fitra dana hibah tersebut sudah cair sebesar 40 persen.
Dari 40 persen itu KPU Kota Balikpapan mendapatkan alokakasi Rp 21,8 miliar, dari total Rp 53 miliar, kemudian Bawaslu Kota Balikpapan Rp 4,6 miliar dari total Rp 11,5 miliar dan Polresta Balikpapan Rp 1,5 miliar dari total Rp 7,8 miliar. Seluruh anggaran Pilkada Balikpapan 2019 yang disetujui Rp 73 miliar.
“Belum ada kejelasan, harusnya kan sudah cair pada launching kemarin. Karena sudah 14 hari,” ujar Sekretaris KPU Kota Balikpapan Sabrani.
Dia mengatakan, belum cairnya anggaran KPU Kota Balikpapan menganggu tahapan Pilkada Balikpapan. Bahkan pihaknya, terpaksa berhutang mencapai Rp 900 juta untuk membiayai Launching Tahapan Pilkada Balikpapan yang digelar di Gedung Sport Center Dome pada 9 Oktober kemarin.
“Harapannya kemarin cair, tapi belum ada kejelasan. Jadi launching kemarin belum dibayar. Makanya kita akan tanyakan lagi kejelasanya,” ujarnya.
Kata dia, kondisi ini sangat menganggu tahapan Pilkada Balikpapan dimana depan akan memulai sosialisasi untuk calon perseorangan. Karenanya dia, berharap, dana yang dialokasikan melalui APBD Perubahan Kota Balikpapan 2019 bisa segera cair, sehingga tak menganggu tahapan Pilkada.
“Harapanya bisa segera cair, karena sudah mulai masuk tahapan perseorangan yang sudah di agendakan, karena masuk sosialisasi,” ujarnya.
Comments
comments
