Dana Transfer Dipangkas, DPRD Balikpapan Ingatkan Prioritas Pembangunan Harus Disesuaikan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Balikpapan. Kondisi ini mendorong daerah untuk menyesuaikan kembali fokus pembangunan agar tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, menyampaikan bahwa pengurangan TKD berdampak langsung pada kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sejumlah program pembangunan dan kegiatan yang selama ini menyentuh kepentingan warga.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, ruang fiskal yang semakin terbatas membuat realisasi aspirasi masyarakat berpotensi mengalami penurunan, termasuk kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui DPRD.

“Kalau biasanya aspirasi masyarakat yang bisa kami usulkan sebanyak sepuluh, kemungkinan akan menurun. Ini tentu memengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan warga,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).

Japar mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Pemerintah Kota Balikpapan, pemotongan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp1,3 triliun pada APBD Murni 2026. Situasi ini membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas.

Ia juga menekankan bahwa persoalan ini tidak hanya dialami Balikpapan, melainkan juga banyak daerah lain di Indonesia. Hal ini terjadi karena sebagian besar anggaran daerah kini dialihkan untuk mendukung program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP).

“Banyak kota mengalami situasi serupa karena dana daerah diarahkan ke program nasional. Akibatnya, ruang fiskal untuk pembangunan lokal menjadi semakin terbatas,” jelasnya.

Kendati demikian, Japar menegaskan bahwa aspirasi warga yang telah disampaikan melalui DPRD tidak akan dihapus. Hanya saja, pelaksanaannya berpotensi ditunda menunggu stabilitas keuangan daerah pulih.

“Kita sampaikan ke masyarakat bahwa aspirasi tetap ada, hanya pelaksanaannya menunggu kondisi fiskal stabil. Jadi bukan dibatalkan, tapi ditunda,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali kebijakan pemangkasan TKD agar tidak membebani daerah dalam menjalankan program pembangunan. DPRD, kata Japar, tetap berkomitmen memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat meski dengan ruang fiskal yang terbatas.

“Kami akan terus berupaya agar aspirasi masyarakat tetap mendapat ruang dalam perencanaan pembangunan. Semoga ke depan ada perbaikan kebijakan supaya program daerah bisa berjalan optimal,” pungkasnya.***