Dana Transfer ke Daerah Turun, Gubernur Kaltim Prediksi APBD Berkurang Hingga Rp5 Triliun

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Gubernur Kalimantan Timur  Rudy Mas’ud mengungkapkan adanya penurunan signifikan pada Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk tahun anggaran 2025-2026. Hal ini dipastikan akan berdampak pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.

Menurut Gubernur, APBN 2025 yang baru saja disahkan menunjukkan penurunan cukup besar pada alokasi transfer ke daerah. Jika tahun 2024 mencapai Rp919 triliun, tahun ini hanya sekitar Rp690 triliun.

“Ini berdampak pada seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kalimantan Timur. Kita harus melakukan efisiensi anggaran,” ungkap Gubernur, 

Ia menyebutkan, DBH Kaltim yang pada tahun sebelumnya mencapai sekitar Rp6 triliun, kini kemungkinan hanya tersisa Rp1,4 triliun. Begitu juga DBH dari sektor lainnya, yang sebelumnya Rp5,7 triliun, diperkirakan hanya tinggal Rp1,3–1,4 triliun.

“Sudah pasti akan menurun. Prediksi kita, APBD Kaltim berkurang paling sedikit Rp4,5 triliun, bahkan bisa lebih dari Rp5 triliun,” jelasnya.

Meski demikian, Gubernur menegaskan program pembangunan daerah tetap berjalan sesuai visi besar Kaltim. Pemerintah daerah akan menyesuaikan prioritas dengan anggaran yang ada, terutama pada sektor wajib.

“Untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas. Itu masuk dalam standar pelayanan minimum (SPM) yang wajib dipenuhi,” tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga menunggu regulasi terbaru berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan dirilis pada 23 September 2025.

“Apalagi Menteri Keuangan baru saja berganti di tengah transisi ini. Kita berharap ada keputusan terbaik untuk daerah, khususnya Kalimantan Timur,” ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan pemerintah kabupaten/kota di Kaltim agar mulai mengantisipasi kondisi tersebut, termasuk kemungkinan tidak adanya lagi sejumlah bantuan dana pusat.

“Kita harus berhemat. Untuk sektor lain di luar yang wajib, tentu akan ada penyesuaian. Yang jelas, kita akan melakukan yang terbaik bagi masyarakat Kalimantan Timur,” pungkasnya.***

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses