BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Bawasu Kaltim menyebutkan, dari 9 kota dan kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak baru 6 kota dan kabupaten yang di fasilitasi pemerintah daerah setempat untuk kebutuhan alat pelindung diri (APD) dalam penerapan protokol kesehatan.
Hai itu disampaikan Ketua Bawaslu Kaltim Syaiful dalam rapat pilkada yang dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Gubernur Kaltim Isran Noor maupun KPU kabupaten kota, di Hotel Novotel, Balikpapan, Sabtu (18/07/2020).
“Sampai saat ini ada beberapa daerah yang sudah memfasilitasi, Kutai Kertanegara, Samarinda, Berau, Paser, Mahakam Ulu, semuanya mereka sudah memberikan fasilitasi ada yang dalam bentuk anggaran ada yang dalam bentuk barang,” katanya dihadapan mendagri.
Sementara 3 daerah lain Balikpapan, Kutai Timur dan Kutai Barat, Bawaslunya belum belum mendapatkan APD. “Yang pertama Balikpapan Baru kemarin direspon wali kota langsung terkait keperluan kami untuk APD ,” ujarnya
Sedangkan Bawaslu Kutai Timur masih menunggu dari pemerintah daerah setempat. Sedangkan Bawaslu Kutai Barat bahkan belum. “Yang kedua Kutai Timur masih menunggu perkembangan untuk respon bantuan APD nya. Yang ketiga Kutai Barat, Jadi sampai saat ini Kutai Barat belum ada kepastian merepos terkait keperluan APD yang di pengawasi pemilu, yang lain sudah di fasilitasi,” jelasnya.
Kata dia, bantuan anggaran dari pemerintah pusat hanya Rp 1,2 miliar yang hanya digunakan untuk 2 tahapan. “Pertama yang ada bakal calon perseorangannya ada 6 daerah di Kaltim, yang kedua coklit tahapan data pemilih saat ini” ujarnya.
Sementara terkait pengawasan, Saiful menuturkan, sejauh ini sudah ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat sanksi sedang dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN).
“Dari instansi vertikal dosen, diberikan sanksi sedang. Dari fakta ini kami mengharapkan kepada Bapak Menteri untuk lebih lagi mengingatkan terkait dengan jajaran pemerintah daerah terutama bagi bakal calon yang mau maju di pilkada.” tukasnya.
Comments
comments
