Dari Pengelolaan Sampah hingga Pencegahan Stunting, Program TJSL Kilang Balikpapan Disusun dari Masalah Warga

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com — Masalah sampah, stunting, hingga penguatan UMKM masih menjadi tantangan nyata di sejumlah kelurahan di Balikpapan. Setiap hari, Pasar Pandan Sari di Balikpapan Barat saja menghasilkan sekitar 20 ton sampah, yang jika tidak dikelola dengan baik akan berujung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Manggar.

Berangkat dari persoalan-persoalan riil tersebut, Kilang Pertamina Refinery Unit (RU) V Balikpapan mulai menyusun arah program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 2026 agar lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Langkah awal itu dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) TJSL 2026 yang digelar di Gedung Restorasi Banua Patra, Balikpapan.

Kelurahan Jadi Titik Awal Penyelesaian Masalah

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan, Murni, menjelaskan bahwa pemerintah kota telah merumuskan konsep pembangunan berbasis kelurahan untuk menjawab berbagai persoalan sosial.

“Pemerintah telah memiliki solusi kebijakan untuk mengatasi beberapa persoalan pembangunan di tingkat kota melalui konsep Kelurahan MADANI (Mandiri, Adaptif & Inovatif). Kelurahan MADANI tersebut memiliki fokus utama penyelesaian masalah yakni penurunan stunting, pengelolaan sampah serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) & Ekonomi Kreatif,” jelas Murni.

Konsep ini dinilai sejalan dengan arah program TJSL yang tengah disusun, sehingga kolaborasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci.

Program Tidak Bisa Jalan Sendiri

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina RU V Balikpapan, Dodi Yapsenang, menegaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat tidak bisa dijalankan secara sepihak.

“Melalui kegiatan ini kami harap dapat menerima banyak masukan dan saran dari Bapak dan Ibu sekalian. Kami berharap program CSR kami dapat kita kawal bersama dan kita sukseskan melalui kerja sama multi pihak. Tentunya kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai Dinas dan Instansi terkait,” ungkap Dodi.

FGD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari BPBD, DLH, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, DP3AKB, lurah Ring 1, hingga mitra dan kelompok binaan.

Masukan dari kelurahan dan tokoh masyarakat menjadi bahan penting agar program yang dirancang benar-benar sesuai kebutuhan warga dan selaras dengan program pemerintah.

Sampah Bukan Sekadar Masalah, Tapi Peluang

Salah satu isu utama yang mengemuka dalam diskusi adalah pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat. Pertamina RU V Balikpapan selama ini mendorong pendekatan yang tidak hanya berfokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan menekankan pentingnya peran kelompok bank sampah, termasuk yang telah dibina di Kelurahan Baru Tengah dan Kelurahan Muara Rapak, sebagai garda terdepan pengurangan sampah dari sumbernya.

Kepala Bidang Kebersihan DLH Kota Balikpapan, Dodi Yulianto, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah dapat diintegrasikan dengan isu lain seperti UMKM dan penurunan stunting.

“Kita dapat membuat satu program yang jelas dan terintegrasi seperti Budidaya Maggot untuk mengolah sampah organik. Maggot tersebut dapat menjadi pakan ayam petelur yang nantinya dapat menjadi sumber makanan tambahan bagi bayi dan balita di Posyandu,” tutup Dodi.

Arah Baru TJSL 2026

Melalui penyusunan Renstra dan Renja TJSL 2026 ini, Pertamina RU V Balikpapan berharap program-program yang dijalankan ke depan tidak lagi bersifat seremonial, tetapi mampu menghadirkan perubahan nyata—dari lingkungan yang lebih bersih, ekonomi warga yang bergerak, hingga kualitas kesehatan masyarakat yang meningkat.

Dengan kolaborasi multi pihak, persoalan lama di tingkat kelurahan diharapkan dapat diselesaikan bersama, sekaligus memperkuat peran Balikpapan sebagai kota penyangga strategis pembangunan di Kalimantan Timur.***