Darurat Timur Tengah: Kemenhaj Imbau Tunda Umrah Maret-April 2026 dan Siapkan Tambahan Pesawat Garuda

TANGERANG, Inibalikpapan.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia bergerak cepat merespons eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Selain memperkuat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, pemerintah secara resmi mengimbau calon jemaah untuk menunda keberangkatan umrah dalam waktu dekat demi keselamatan.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa perlindungan warga negara di luar negeri, khususnya jemaah yang sedang beribadah, menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.

Ribuan Jemaah Sudah Kembali, Puluhan Ribu Terancam Tertunda

Berdasarkan data Kemenhaj, tercatat sebanyak 7.782 jemaah telah berhasil kembali ke Tanah Air pada periode 28 Februari hingga 2 Maret 2026. Namun, masih ada tantangan bagi jemaah yang menggunakan maskapai transit karena dinamika wilayah udara di zona konflik.

Terkait keberangkatan baru, pemerintah mencatat ada lebih dari 43 ribu calon jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat pada periode Maret–April hingga penutupan musim umrah.

“Kami mengimbau calon jemaah umrah untuk menunda keberangkatan sementara waktu. Langkah ini diambil semata-mata demi keselamatan dan perlindungan jemaah,” ujar Dahnil di Tangerang, Selasa (3/3/2026).

Dua Skema Mitigasi: Tambah Armada Garuda Indonesia

Untuk memastikan jemaah yang masih berada di Tanah Suci dapat pulang dengan selamat, Kemenhaj telah menyiapkan dua skenario darurat:

1. Penambahan Armada: Meminta Garuda Indonesia menambah frekuensi penerbangan selama periode Ramadan.
2. Penyesuaian Rute: Menyiapkan skenario rute penerbangan alternatif apabila eskalasi situasi di jalur udara reguler meningkat.

“Kami memastikan negara hadir. Jika diperlukan, akan ada penyesuaian rute agar jemaah dapat kembali ke Tanah Air dengan aman dan tepat waktu,” tambah Dahnil.

Persiapan Haji 2026: Tanpa Rente dan Kartel

Meskipun situasi regional sedang dinamis, Kemenhaj memastikan persiapan Haji 2026 tetap berjalan sesuai jadwal. Pemerintah melakukan langkah antisipatif lebih dini untuk menjamin kelancaran ibadah rukun Islam kelima tersebut.

Dahnil juga menekankan pesan kuat dari Presiden Prabowo Subianto agar penyelenggaraan haji tahun ini bersih dari segala bentuk penyimpangan.

“Pesan Presiden sangat jelas, wajah kementerian harus menjadi wajah integritas. Tidak boleh ada praktik rente, kartel, maupun manipulasi yang mencederai kepercayaan umat,” tegasnya. / Kemenhaj