Data Backlog Perumahan Balikpapan Beda Versi, Disperkim dan BPS akan Sinkronkan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Angka backlog data perumahan di Kota Balikpapan menunjukkan perbedaan yang signifikan antara data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) setempat.

Berdasarkan data BPS, backlog perumahan di Balikpapan mencapai 38 ribu rumah tangga, terdiri dari 30 ribu backlog kepemilikan dan 8 ribu backlog kelayakan. Sementara Disperkim mencatat angka backlog jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 80 ribu rumah tangga.

“Kami akan sinkronisasi dengan data BPS agar memperoleh data yang lebih riil. Mana yang merupakan data terkini masing-masing,” ujar Kepala Disperkim Balikpapan, Rafiuddin.

Ia menjelaskan bahwa data 80 ribu backlog berasal dari perhitungan internal tahun 2024, sedangkan data BPS merujuk pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023. Artinya, terdapat selisih waktu sekitar satu tahun antara kedua data tersebut.

Ada 5000 Rumah Tidak Layak Huni

Selain persoalan backlog, Rafiuddin juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 5.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Balikpapan. Pemkot telah menetapkan program bantuan peningkatan kualitas RTLH dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.

“Harapannya dalam lima tahun ke depan dapat menyelesaikan setidaknya separuhnya, atau sekitar 2.500 unit RTLH,” jelasnya.

Namun demikian, keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama. Program bantuan untuk RTLH saat ini sepenuhnya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tanpa dukungan dari APBN.

“Setiap tahun kami berusaha menyelesaikan secara bertahap. Sekitar 150 unit rumah ditargetkan mendapatkan bantuan per tahun,” ungkapnya.

Untuk mempercepat target tersebut, Disperkim juga berupaya menggandeng pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Keterlibatan sektor swasta diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

“Perusahaan harus ikut terlibat dan berkontribusi, karena ini juga sejalan dengan Renstra kami,” imbuh Rafiuddin.

Ia menambahkan, tingginya backlog juga dipengaruhi oleh ketersediaan lahan di Balikpapan yang terbatas. Hal ini membuat harga rumah melonjak, dan sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

“Karena itu perlu intervensi pemerintah, terutama dalam hal penyediaan lahan dan pengentasan rumah tidak layak huni,” pungkasnya.***

Editor : Ramadani