DBH Anjlok 73 Persen, Rancangan APBD Kaltim 2026 Capai Rp15,15 Triliun

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni

SAMARINDA, Inibalikpapan.com — Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tekanan fiskal terbesar dalam satu dekade terakhir setelah Dana Bagi Hasil (DBH) 2026 anjlok drastis dari Rp6,06 triliun menjadi hanya Rp1,62 triliun, atau turun 73,15 persen. Kondisi ini menjadi pukulan berat bagi penyusunan APBD 2026.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, dalam Rapat Paripurna ke-44 DPRD Kaltim, Sabtu (29/11/2025). Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri 32 anggota dewan itu memaparkan kondisi riil fiskal daerah yang mengalami kontraksi tajam.

Sri Wahyuni menegaskan, penurunan DBH secara signifikan langsung menggerus kapasitas keuangan daerah dan memaksa pemerintah melakukan penyesuaian besar dalam KUA-PPAS 2026.

“DBH Kaltim tahun 2026 hanya Rp1,62 triliun dari sebelumnya Rp6,06 triliun. Tekanan ini sangat serius sehingga pemerintah harus mencari strategi menutup celah fiskal dengan mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya,” ujar Sri Wahyuni.

Tekanan fiskal tak berhenti di DBH. Pendapatan transfer yang semula direncanakan Rp9,33 triliun kini diperkirakan hanya Rp3,13 triliun, turun Rp6,19 triliun atau 66,39 persen. Akibatnya, total rencana penerimaan daerah yang sebelumnya disepakati Rp21,35 triliun harus direvisi menjadi Rp15,15 triliun.

“Total penerimaan daerah harus disesuaikan kembali dari Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun,” jelasnya.

Situasi ini memaksa Pemprov Kaltim mengencangkan kebijakan belanja dan memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD), meskipun kontribusinya belum mampu menutup hilangnya DBH dalam jumlah besar.

Dalam kesempatan itu, Sri Wahyuni juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kaltim atas sinergi yang terbangun selama proses pembahasan APBD dan berharap kolaborasi terus diperkuat untuk menghadapi tantangan fiskal 2026.

“Semoga kerja sama, komunikasi, dan kolaborasi terus terjalin demi pembangunan yang lebih berkualitas dan merata untuk masyarakat Kaltim,” ujarnya.