DBH Kaltim 2026 Terancam Terpangkas 75%, Gubernur Instruksikan OPD Pangkas Program Tak Prioritas

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud saat safari Ramadan di Balikpapan Islamic Center /Pemprov Kaltim

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) mengingatkan terkait potensi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) migas hingga 75% pada tahun 2026. Kondisi ini dinilai bisa memukul APBD Kaltim yang selama ini masih sangat bergantung pada dana transfer pusat.

Peringatan tersebut disampaikan Gubernur Harum saat memimpin Morning Briefing bertema “Menuju Generasi Emas Kalimantan Timur” di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (11/8/2025).

“Kaltim harus segera bertransformasi. Gali potensi renewable resources dengan terus mengembangkan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Jangan seperti dinosaurus, punah karena tak mampu bertransformasi,” tegas Gubernur Harum.

Ketergantungan Tinggi pada Migas

Hingga saat ini, APBD Kaltim secara de jure masih bergantung 45% pada pendapatan dari minerba, namun secara de facto angka itu mencapai 70%. Ketergantungan serupa juga terjadi di sejumlah daerah penghasil SDA seperti Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser, dan Berau.

Gubernur menekankan bahwa Kaltim tidak boleh terus bergantung pada DBH migas dan minerba. Sebaliknya, daerah harus mengoptimalkan sumber penerimaan baru, baik melalui pajak alat berat, pajak air permukaan, maupun kerja sama strategis antara perusahaan daerah (Perusda) dan perusahaan migas seperti Eni dan PT Badak di sekitar Tanjung Santan.

Efisiensi dan Rasionalisasi

Selain memperluas sumber pendapatan, Gubernur Harum memerintahkan seluruh OPD melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran. Langkah ini mencakup pemangkasan perjalanan dinas, pengurangan acara seremonial, serta penghentian pengadaan barang baru yang belum mendesak.

“Gunakan aset yang masih bisa dipakai. Jangan beli mesin setiap tahun. Setiap tahun maunya lem biru—lempar beli baru. Jangan Pak, jangan,” kritiknya.

Gubernur meminta semua kepala OPD melaksanakan pengendalian ketat, monitoring intensif, dan pelaporan berkala, agar setiap rupiah APBD memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat Kaltim. /adpimprovkaltim)