Defisit APBN 2026 Terancam Jebol, Opsi Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp335 Triliun Mengemuka

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 kini berada dalam bayang-bayang tekanan global. Pemerintah mulai mempertimbangkan opsi ekstrem berupa pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penundaan proyek infrastruktur multi-years guna mencegah defisit anggaran melampaui batas aman 3 persen.

Opsi yang dilontarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini muncul sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak mentah dunia akibat eskalasi konflik Iran-Israel-Amerika, yang diprediksi bisa menyentuh angka US$ 92 per barel.

Analisis DPR: Target Pajak Terlalu Tinggi Jadi Pemicu

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menilai langkah rasionalisasi belanja negara memang perlu diambil demi menjaga disiplin fiskal. Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa ancaman defisit bukan hanya datang dari faktor eksternal (harga minyak), melainkan juga dari asumsi internal yang tidak realistis.

“Target pertumbuhan penerimaan perpajakan 2026 dipatok terlampau tinggi sebesar 21,5 persen, padahal pertumbuhan natural biasanya hanya sekitar 7,5 persen. Ada potensi pendapatan meleset dan defisit APBN 2026 melewati 3 persen,” ujar Anis, dikutip dari laman DPR.

Sorotan Lembaga Internasional terhadap Program MBG

Politisi Fraksi PKS ini menyebutkan bahwa pemangkasan program MBG sangat masuk akal mengingat skalanya yang masif mencapai Rp335 triliun. Terlebih, lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch Ratings dan Moody’s Investors Service telah menyoroti risiko fiskal Indonesia akibat program tersebut.

Fitch memproyeksikan defisit anggaran Indonesia dapat membengkak hingga 2,9 persen pada 2026, lebih tinggi dari target awal pemerintah sebesar 2,69 persen.

Hindari Kenaikan BBM, Pilih Pangkas Proyek Infrastruktur

Anis menekankan bahwa pemerintah harus memilih opsi yang memberikan dampak minimal terhadap rakyat kecil. Dibandingkan menaikkan harga yang diatur pemerintah (administered price) seperti BBM, LPG, atau tarif listrik, ia lebih setuju jika anggaran program besar dan proyek infrastruktur yang dipangkas.

• Risiko Kenaikan BBM: Dapat memukul daya beli publik yang belum pulih sepenuhnya.
• Rekomendasi: Penundaan belanja infrastruktur multi-years dan penyesuaian anggaran MBG dinilai lebih efektif menjaga stabilitas fiskal tanpa menambah beban ekonomi masyarakat.

“Langkah penyesuaian fiskal sebaiknya tetap menjaga daya beli publik. Penundaan proyek infrastruktur lebih rasional untuk menjaga stabilitas tanpa menambah beban rakyat,” pungkas legislator Dapil DKI Jakarta I tersebut.