Delapan Fraksi DPR RI Sepakat Cabut Tunjangan, Respons Keras Desakan Publik

JAKARTA, Inibalikpapan.com — Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat yang menolak tingginya gaji dan tunjangan DPR RI akhirnya memaksa parlemen mengambil langkah konkret.

Delapan fraksi DPR menyatakan siap mengevaluasi, bahkan menghentikan, tunjangan perumahan dan fasilitas anggota Dewan yang selama ini dinilai melukai rasa keadilan rakyat.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menegaskan partainya mendengar langsung keluhan masyarakat.

“Kami siap meninjau ulang serta menghentikan tunjangan-tunjangan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Dengan tulus saya memohon maaf apabila selama ini kinerja fraksi kami belum cukup mengakomodir aspirasi rakyat,” ujarnya.

Sikap serupa disampaikan Fraksi Partai Golkar. Ketua Fraksi Muhammad Sarmuji menekankan pentingnya momentum ini sebagai ajang refleksi.

“Kami siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan. Saatnya menjaga kepatutan diri dalam bersikap, berkata, berpenampilan, dan berperilaku,” katanya.

Dari Fraksi PDI Perjuangan, Sekretaris Fraksi Said Abdullah secara terbuka meminta agar tunjangan perumahan dihentikan. Menurutnya, fasilitas berlebih mencederai etika politik.

“Politik bukan sekadar rasionalitas, tapi harus melekat etik, empati, dan simpati. Tunjangan bukan hanya soal jumlah, melainkan menyangkut nilai etik di hadapan rakyat,” tegasnya.

Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid menambahkan, evaluasi tunjangan harus sejalan dengan peningkatan kinerja legislatif.

“Kami sepakat mengevaluasi tunjangan dengan tetap mendorong agar kinerja meningkat. Kami juga akan mengawasi anggota DPR dari PKB agar bekerja lebih optimal,” ujarnya.

PKS, melalui Sekjen M Kholid, menyatakan dukungan penuh untuk meniadakan tunjangan rumah dinas DPR. “Ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk pengelolaan APBN yang efektif, efisien, dan berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.

PKS juga menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai komitmen antikorupsi, serta mendesak aparat menghadapi aksi demonstrasi dengan pendekatan persuasif dan humanis.

Dukungan senada datang dari Fraksi Partai NasDem melalui Ahmad Sahroni. “Saya dukung evaluasi total tunjangan anggota DPR. Untuk saya pribadi, semua gaji dan tunjangan sudah sejak lama saya kembalikan ke masyarakat. Itu wajib,” ungkapnya, sebelum dirinya dinonaktifkan dari DPR per 1 September 2025.

Fraksi PAN juga menegaskan dukungan. Ketua Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan menyebut evaluasi fasilitas DPR harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan kepatutan. “Kesederhanaan harus menjadi sikap dasar anggota DPR,” ujarnya.

Sementara itu, Partai Demokrat melalui Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menilai tunjangan DPR sebaiknya dibatalkan.

“Kami sepakat tuntutan mahasiswa dan publik agar tunjangan DPR dihentikan. Kami mohon maaf bila perilaku dan kegiatan kami selama ini belum mencerminkan wakil rakyat yang diharapkan,” kata Ibas.

Momentum Krusial DPR Hadapi Ketidakpercayaan Publik

Dengan sikap resmi dari delapan fraksi besar, DPR RI kini berada pada momentum krusial untuk memulihkan kepercayaan publik. Evaluasi tunjangan perumahan dan fasilitas mewah Dewan dipandang sebagai langkah awal untuk membuktikan keberpihakan nyata kepada rakyat, di tengah kritik bahwa parlemen hidup berlebihan sementara masyarakat masih berjibaku menghadapi tekanan ekonomi. / DPR