Demo di Balikpapan: Wali Kota Temui Demonstran, Bicara Masalah PBB dan Banjir

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com – Di tengah aksi unjuk rasa mahasiswa dan warga yang menyoroti banjir, kelangkaan gas, jalan rusak, hingga lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud buka suara dan menemui warga. Ia menegaskan pemerintah kota tidak pernah menaikkan tarif PBB seperti yang massa keluhkan dalam aksi di DPRD Balikpapan, Senin (1/9/2025). (Foto: Samsul/Inibalikpapan)

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com Di tengah aksi unjuk rasa mahasiswa dan warga yang menyoroti banjir, kelangkaan gas, jalan rusak, hingga lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud buka suara dan menemui warga. Ia menegaskan pemerintah kota tidak pernah menaikkan tarif PBB seperti yang massa keluhkan dalam aksi di DPRD Balikpapan, Senin (1/9/2025).

“PBB tidak ada kenaikan. Isu banjir juga terus kita tangani. Hampir semua negara maju pun tidak bisa terbebas dari banjir. Namun kita sudah berproses, di antaranya membangun polder dan bozem baru di belakang Pasar Segar seluas hampir 10 hektare,” kata wali kota dalam keterangannya.

Menurutnya, aspirasi mahasiswa dan warga yang disuarakan lewat demonstrasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi. “Kita apresiasi adik-adik mahasiswa yang sudah menyampaikan aspirasi dengan tertib. Ini bagian dari proses demokrasi,” ujarnya.

Isu LPG 3 Kg dan Jalan Rusak

Soal kelangkaan LPG 3 kilogram, wali kota menyebut kewenangan penuh ada di pemerintah pusat melalui Pertamina. Namun Pemkot, katanya, tetap berkoordinasi. Ia mengingatkan penggunaan gas subsidi semestinya hanya untuk keluarga miskin.

“Gas 3 kilogram itu hanya untuk keluarga miskin. Kalau merasa mampu, jangan gunakan. Itu mengambil hak orang miskin dan dalam agama jelas merupakan dosa,” tegasnya.

Terkait infrastruktur jalan, ia mengakui kebutuhan kota yang terus berkembang memang membuat pekerjaan tak pernah benar-benar selesai. “Kalau dibilang belum selesai semua, itu wajar. Yang jelas, ada progres signifikan dibanding lima tahun lalu,” ucapnya.

Pendapatan Daerah Naik

Wali kota juga memaparkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melonjak dari Rp500 miliar pada 2016 menjadi Rp1,3 triliun saat ini. Dana itu, katanya, digunakan untuk pembiayaan program pro-rakyat seperti BPJS gratis dan bantuan pendidikan, termasuk bagi sekolah swasta.

“Ini bentuk komitmen pemerintah agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik,” pungkasnya.***

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses